 |
| Wakil Bupati Minahasa Tenggara Fredy Tuda saat pelaksanaan High Level Meeting TPID–TP2DD bersama jajaran pemerintah daerah dan Bank Indonesia di Kantor DPRD Minahasa Tenggara (Foto: Istimewa) |
MINAHASA TENGGARA, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor DPRD Minahasa Tenggara, Jumat (21/11/2025).
Forum strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan daerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi serta mempercepat transformasi digital.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Darmawan T.B. Hutabarat, Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara David H. Lalandos, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
“Digitalisasi harus bergerak lebih cepat, dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus menjadi daerah yang mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” ujarnya.
Fredy juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pendampingan yang konsisten mendorong TP2DD Minahasa Tenggara tetap berada dalam kategori daerah digital.
Pada kesempatan tersebut, Tasyafa Aleysa Taufik, Analis Yunior Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil mempertahankan nilai 92,40 persen, berada di peringkat 38 dari 70 kabupaten di Sulawesi.
Ia juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis seperti penyelenggaraan HLM secara berkala, optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai, serta integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Kartu Kredit Indonesia dan sistem E-Tax.
Pembahasan inflasi daerah turut menjadi fokus utama. Gabriella Regina, Ekonom Yunior KPw BI Sulut, menjelaskan perkembangan harga komoditas di Provinsi Sulawesi Utara dan kondisi harga di Minahasa Tenggara.
Ia menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap komoditas yang rentan bergejolak seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Ia juga memaparkan empat strategi TPID yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut HLM, pemerintah daerah resmi meluncurkan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS. Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat layanan publik, menutup celah kebocoran pendapatan daerah, serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai.
Dengan rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus membangun tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan pro-masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.
(sab)
