 |
| Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali saat membuka Casual Talk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta.(Dok.Istimewa) |
MANADO, indinews.id – Transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) terus didorong di Sulawesi Utara untuk meningkatkan efisiensi transaksi, produktivitas, serta daya saing ekonomi daerah.
Penguatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Dalam kegiatan itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menekankan pentingnya percepatan digitalisasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kesiapan masing-masing daerah.
Ricky mengatakan, digitalisasi ekonomi dan keuangan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky saat membuka Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, perbedaan tingkat literasi, kompetensi masyarakat, kesiapan teknologi, serta kapasitas digital antarwilayah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di Sulawesi Utara, upaya mempercepat transformasi digital dilakukan melalui kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Digitalisasi diarahkan tidak hanya pada transaksi pemerintah daerah, tetapi juga optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Hingga Semester I 2026, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara tercatat telah masuk kategori digital. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus diperluas melalui berbagai layanan dan transaksi penerimaan maupun belanja daerah.
Sejumlah kanal pembayaran digital telah dimanfaatkan, antara lain Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Kartu Kredit Indonesia, dan perdagangan elektronik atau e-commerce.
Penguatan kapasitas dan literasi digital juga dilakukan melalui Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD. Program tersebut berjalan beriringan dengan perluasan penggunaan sistem pembayaran digital di berbagai sektor.
Bank Indonesia mencatat hingga Agustus 2026 jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Utara mencapai 634.188 pengguna. Sementara itu, jumlah merchant QRIS telah mencapai 401.878 yang berasal dari berbagai sektor, termasuk UMKM, perdagangan, pariwisata, transportasi, dan layanan publik.
Meningkatnya penggunaan QRIS dinilai memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi inklusi ekonomi dan keuangan digital.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara juga terus mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan agar penerapan digitalisasi daerah memberikan dampak yang lebih luas.
Digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah transaksi, tetapi mampu menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara secara inklusif dan berkelanjutan.
(sab)
