 |
| Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena bersama Kepala BI Sulut Joko Supratikto saat memimpin HLM TPID-TP2DD di Boroko (Foto: Istimewa) |
BOLAANG MONGONDOW UTARA, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai langkah konkret memperkuat sinergi kebijakan dalam mendukung stabilitas harga dan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Boroko ini dipimpin langsung oleh Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, dan turut dihadiri oleh Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, serta unsur teknis TPID dan TP2DD.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa komoditas padi merupakan salah satu kekuatan utama ekonomi Boltara, namun ia menyampaikan keprihatinan bahwa harga beras di pasaran belum sepenuhnya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Sebagai wujud komitmen terhadap ketahanan pangan, Pemkab Boltara telah menyalurkan sebanyak 107 ton beras yang berasal dari hasil panen pada lahan seluas 235 hektar dari dua desa," ujar Bupati Boltara.
Sementara itu, progres digitalisasi di Boltara menunjukkan kemajuan yang signifikan, hingga pada tahun 2024 berhasil meraih status Digital dari Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), dengan seluruh belanja daerah telah dilaksanakan secara non-tunai.
Bupati menegaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah ke depan tidak dapat dipisahkan dari dua pilar utama, yaitu penguatan sistem keuangan daerah berbasis digital dan pengendalian inflasi yang terukur.
"Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan fondasi krusial dalam membangun tata kelola fiskal yang transparan, efisien, dan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan. Sementara itu, inflasi yang stabil menjadi jantung kesejahteraan masyarakat karena sangat erat kaitannya dengan daya beli dan keterjangkauan kebutuhan pokok," tuturnya.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara TPID dan TP2DD serta penguatan peran Satgas Pangan Daerah. Langkah konkret yang telah dan akan terus dilakukan mencakup pelaksanaan operasi pasar, fasilitasi distribusi pangan, konsolidasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dan penguatan kelembagaan pangan di tingkat lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala KPw BI Sulut menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Boltara dalam mendorong transformasi digital dan menjaga stabilitas harga, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.
"Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi semakin relevan, khususnya dalam menjembatani tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan inisiatif strategis nasional seperti Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," kata Joko.
Joko juga menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung melalui pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi berbagai program yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Prestasi TP2DD Boltara pun turut menjadi sorotan dalam pemaparan beliau.
Dalam ajang Championship TP2DD 2024, Boltara berhasil naik ke peringkat ke-6 untuk kategori kabupaten se-Sulawesi, jauh melesat dari peringkat ke-26 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen kuat kepala daerah yang memimpin langsung pelaksanaan HLM, alokasi belanja untuk ETPD, serta pemberian insentif kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran secara digital dan tepat waktu.
Hal ini kemudian diperkuat dengan rangkaian kegiatan penandatanganan Komitmen Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah antara Pemerintah Boltara dengan PT BSG Cabang Boroho dalam kegiatan HLM ini. Meskipun demikian, tantangan tetap ada.
Stabilitas harga tetap menjadi prioritas bersama. Data per Juni 2025 mencatatkan inflasi Sulawesi Utara sebesar 1,85 persen (ytd), lebih tinggi dari akumulasi realisasi nasional. Komoditas beras dan cabai rawit menjadi pendorong utama inflasi akibat keterbatasan pasokan dan gangguan cuaca.
"Meskipun Boltara bukan termasuk kota/kab pantauan IHK, namun tren harga komoditas di wilayah ini kerap sejalan bahkan lebih tinggi dari daerah sekitar, terutama pada komoditas strategis. Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Daerah bersama TPID dan Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan program pengendalian inflasi," tutur Joko.
Dalam jangka menengah, penguatan ketahanan pangan juga didorong melalui program PATUA (Petani Unggulan Sulawesi Utara). Diharapkan partisipasi PATUA Boltara ke depan dapat diperluas agar semakin banyak petani lokal yang memperoleh akses terhadap dukungan teknologi, benih unggul, serta pelatihan berbasis digital farming untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Menutup rangkaian kegiatan, Bupati dan Kepala KPw BI Sulut sepakat bahwa keberhasilan dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang solid, kepemimpinan yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan masyarakat, Kabupaten Boltara dapat meneguhkan langkahnya sebagai daerah yang tangguh secara ekonomi, adaptif terhadap tantangan zaman, serta berkomitmen mewujudkan visinya sebagai daerah yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
(sab)
.jpeg)