 |
| Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto saat membuka High Level Meeting TPID di Aula Kantor Bupati Minahasa (Foto: Istimewa) |
MINAHASA, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Minahasa, Rabu (16/7/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Joko Supratikto; Bupati Minahasa, Robby Dondokambey; Kepala Perum Bulog Sulutgo, Erwin Tora; serta Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Renold Asri.
Bupati Robby Dondokambey menekankan pentingnya sinergi antarwilayah dan sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Menurutnya, inflasi bukan lagi isu sektoral semata, melainkan persoalan multidimensional yang berpengaruh pada daya beli masyarakat, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.
“TPID hadir sebagai forum koordinasi strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi,” ujar Bupati Dondokambey.
Ia menambahkan, Pemkab Minahasa telah melaksanakan empat dari enam upaya konkret yang dianjurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni operasi pasar, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, kerja sama antar daerah, serta gerakan menanam bersama masyarakat.
“Dua upaya lainnya yang akan kami laksanakan ke depan adalah subsidi transportasi berbasis APBD dan penggunaan belanja tidak terduga,” imbuhnya.
Berdasarkan data terbaru, indeks perkembangan harga di Kabupaten Minahasa per minggu kedua Juli 2025 tercatat sebesar 0,58 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai rawit, beras, dan bawang merah. Untuk itu, TPID Minahasa diminta memberikan perhatian lebih dalam mengendalikan harga-harga pangan tersebut.
Sementara itu, Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, menjelaskan bahwa forum TPID merupakan ruang komunikasi efektif antar pemangku kepentingan dalam menyikapi kondisi inflasi serta dinamika harga dan stok komoditas.
“Kerja sama antar daerah harus terus diperkuat agar saling menguntungkan, terutama dalam mendistribusikan komoditas dari daerah surplus ke daerah defisit,” jelas Joko.
Ia merinci perkembangan inflasi di Sulut per Juni 2025, tercatat sebesar 1,71 persen secara tahunan (yoy), 1,85 persen secara tahunan berjalan (ytd), dan 0,64 persen secara bulanan (mtm). Komoditas penyumbang inflasi tertinggi adalah beras (0,31 persen), cabai rawit (0,26 persen), bawang merah (0,19 persen), angkutan udara (0,12persen), dan lemon (0,03 persen).
Sebaliknya, deflasi ditopang oleh daging babi (-0,14 persen), ikan malalugis (-0,05 persen), cabai merah (-0,03 persen), bawang putih (-0,03 persen), dan ikan kembung (-0,02 persen).
Joko menambahkan, tantangan utama saat ini adalah harga beras yang meningkat akibat tingginya curah hujan yang mengganggu proses pengeringan gabah.
BI bersama Pemda terus menggiatkan gerakan pangan murah serta bantuan pupuk dan program lain sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Dalam mendukung ketahanan pangan, kerja sama antara TPID Minahasa dan Program PATUA (Pengembangan Pertanian Unggul dan UMKM) disebut Joko sangat strategis, terutama dalam pengembangan SDM pertanian dan peningkatan produktivitas.
“Sejak 2020 hingga 2024, BI Sulut telah membina 185 UMKM di Sulawesi Utara, terdiri atas 114 wirausaha dan 71 petani. Ini bagian dari komitmen kami menjaga pasokan pangan strategis,” ujarnya.
Sebagai bentuk nyata pengendalian harga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Minahasa, telah menggelar gerakan pangan murah pada pagi hari Rabu (16/7/2025), untuk menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau pasokan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tutup Joko.
(sab)
