 |
| Gubernur Sulut bersama jajaran Bank Indonesia dan kepala daerah saat High Level Meeting TPID dan tim percepatan ekonomi daerah di Manado (Foto: Istimewa) |
MANADO, indinews.id - Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara (Sulut) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Manado, Senin (23/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut, Joko Supratikto, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, serta jajaran bupati dan wali kota se-Sulut.
Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, dalam pemaparannya menegaskan stabilitas harga, percepatan digitalisasi transaksi daerah, perluasan akses keuangan, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi fondasi utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
“Harga yang stabil, elektronifikasi transaksi daerah, serta penguatan akses keuangan dan ekonomi syariah merupakan fondasi bersama dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang berkualitas,” ujar Joko.
Ia menambahkan, sinergi lima tim strategis diperlukan melalui kolaborasi pentaheliks yang melibatkan unsur akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media. TPID berfokus pada pengendalian inflasi, TP2ED mendorong akselerasi pertumbuhan, TP2DD memperkuat fiskal daerah, TPAKD meningkatkan akses pembiayaan UMKM, dan KDEKS mengembangkan ekosistem industri halal serta keuangan syariah.
Sementara itu, Kepala OJK SulutGo, Robert Sianipar, menilai pembangunan sektor keuangan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas inklusi keuangan masyarakat.
“Penguatan program inklusi keuangan perlu dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi, didukung alokasi anggaran yang memadai, standardisasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan,” katanya.
Dari sisi ekonomi syariah, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Sulut, Radlyah Hasan Jan, memaparkan tiga fokus utama transformasi, yakni pengembangan produk halal, perbankan syariah, dan optimalisasi zakat nasional.
“Akselerasi 2026 mencakup sertifikasi halal bagi UMKM, penguatan ekosistem keuangan syariah, serta pembentukan Lembaga Pengelolaan Dana Umat Daerah. Digitalisasi tata kelola zakat dan wakaf juga menjadi prioritas,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para bupati dan wali kota turut menyampaikan capaian program dan rencana kerja strategis guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Agenda HLM juga dirangkaikan dengan sejumlah penandatanganan kerja sama, antara lain kerja sama antar-daerah pengadaan pangan, komitmen dukungan sertifikasi halal rumah potong unggas dan zona kuliner halal, serta perjanjian optimalisasi penerimaan asli daerah antara Pemerintah Provinsi Sulut, 15 pemerintah kabupaten/kota, dan Bank SulutGo.
Dalam arahannya, Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Pengendalian inflasi harus diperkuat melalui ketahanan pangan dan stabilisasi harga. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong lewat percepatan realisasi APBD, investasi, dan penguatan sektor unggulan. Digitalisasi dan akses keuangan bagi petani, nelayan, UMKM, serta kelompok rentan juga harus menjadi prioritas,” katanya.
Ia juga menegaskan pengembangan industri halal, UMKM halal, ekspor halal, serta optimalisasi dana sosial syariah menjadi fokus strategis ke depan.
(sab)
