 |
| Rombongan BI Sulut dan TP2DD se-Sulawesi Utara saat mengikuti kegiatan studi visit dan capacity building di Surabaya, Jawa Timur. (Dok.KPw BI Sulut) |
MANADO, indinews.id - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulut melakukan studi visit dan capacity building ke Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Kegiatan yang berlangsung pada 14–16 April 2026 di Surabaya tersebut diikuti sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Kepala Bapenda Kota Manado Jefry Mongdong, Kepala Bapenda Minahasa Selatan Melky Manus, Kepala BPKPD Bolaang Mongondow Ashari Sugeha, Kepala BPKPD Bolaang Mongondow Selatan Lasya L. Mamonto, serta Kepala Bapenda Minahasa Jeffry M. Tangkulung.
Turut hadir tim teknis TP2DD dan BPD SulutGo, dengan pendampingan dari Bank Indonesia Sulawesi Utara.
Kepala Tim SP PUR BI Sulut, Ircham Andrianto Taufick, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kinerja TP2DD di daerah.
“Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait tindak lanjut diagnostic tools, penyusunan program unggulan, serta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Studi ini menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan tersebut,” ujar Ircham dalam keterangan resminya yang diterima Senin (20/4/2026).
Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi studi didasarkan pada capaian kinerja yang dinilai unggul secara nasional. Pada ajang Championship TP2DD 2025, provinsi tersebut meraih delapan penghargaan dari berbagai kategori, termasuk TP2DD terbaik tingkat provinsi dan program unggulan terbaik.
Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah “Sambel Bajak” (Sambil Belanja Online Bayar Pajak), yang mengintegrasikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan ekosistem e-commerce.
Inovasi ini dinilai mampu memperluas akses pembayaran sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju transaksi digital.
Dampaknya, penerimaan PKB di Jawa Timur meningkat dari Rp7,78 triliun pada 2023 menjadi Rp8,26 triliun pada 2024 atau tumbuh 6,16 persen. Selain itu, jumlah wajib pajak yang membayar secara non-tunai juga meningkat sebesar 13,91 persen.
Capaian tersebut turut didukung oleh peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD) hingga 98,3 persen atau masuk kategori digital. Transaksi non-tunai pemerintah daerah juga tercatat mencapai 82,05 persen, serta implementasi KKPD di 15 organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kunjungan ke Kota Surabaya, peserta mempelajari berbagai inovasi digital yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Inovasi tersebut meliputi digitalisasi pembayaran layanan perizinan, integrasi pembayaran parkir berbasis EDC dengan dukungan kecerdasan buatan, hingga pengelolaan tiket destinasi wisata secara digital.
Sementara itu, pada sesi capacity building, peserta mendapatkan pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta BPD Jawa Timur.
Pendampingan tersebut mencakup strategi peningkatan kinerja TP2DD, penguatan kualitas laporan, hingga penyusunan program unggulan.
Melalui kegiatan ini, TP2DD se-Sulut berkomitmen meningkatkan kinerja pada Championship TP2DD 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan implementasi program unggulan, optimalisasi transaksi non-tunai, serta peningkatan kualitas pelaporan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh TP2DD akan melakukan finalisasi dan penyampaian laporan monitoring, program unggulan, serta kinerja Bank RKUD.
Program TP2DD sendiri bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong inovasi proses bisnis, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di Sulut melalui perluasan kanal pembayaran, peningkatan efisiensi belanja daerah, serta penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
(sab)
