 |
| Rapat berkala KSSK II Tahun 2026 membahas kondisi ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah. (Dok. Istimewa) |
JAKARTA, indinews.id - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan I 2026 meski dihadapkan pada tingginya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dalam rapat berkala KSSK II Tahun 2026 yang digelar pada 27 April 2026, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional.
KSSK menilai gejolak global, terutama konflik di Timur Tengah, memicu lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok perdagangan dunia, hingga meningkatnya volatilitas pasar keuangan global.
“Risiko ketidakpastian ekonomi global meningkat sehingga diperlukan upaya mitigasi secara terkoordinasi antarotoritas,” demikian pernyataan resmi KSSK yang diterima Minggu (10/5/2026).
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 dari sebelumnya 3,4 persen pada 2025. Inflasi global juga diperkirakan meningkat menjadi 4,4 persen.
Di tengah tekanan global tersebut, ekonomi Indonesia justru mencatat pertumbuhan kuat. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 5,39 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong percepatan belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi, hingga aktivitas manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi.
KSSK menyebut program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Desa Nelayan, hingga Sekolah Rakyat ikut menopang pertumbuhan ekonomi domestik.
Selain itu, konsumsi masyarakat dinilai tetap terjaga berkat bantuan sosial dan berbagai stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli.
“Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2026 diprakirakan mencapai 5,4 persen atau lebih,” tulis KSSK.
Di sektor eksternal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih terjadi akibat tingginya ketidakpastian pasar global. Hingga akhir Maret 2026, rupiah berada di level Rp16.995 per dolar Amerika Serikat dan sempat menyentuh Rp17.415 per dolar AS pada awal Mei 2026.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar global.
Bank sentral juga mempertahankan suku bunga BI-Rate di level 4,75 persen sepanjang Februari hingga April 2026.
Di sisi lain, inflasi nasional tetap terkendali dalam kisaran target pemerintah sebesar 2,5±1 persen. Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan, turun dibanding Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.
Kinerja perbankan nasional juga dinilai masih solid. Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh 9,49 persen menjadi Rp8.659 triliun, didorong pertumbuhan kredit investasi sebesar 20,85 persen.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,55 persen menjadi Rp10.230 triliun.
Ketahanan perbankan juga tetap kuat dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 25,09 persen.
“Likuiditas perbankan tetap memadai dan jauh di atas threshold yang ditetapkan,” tulis KSSK.
Pada sektor pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi 18,49 persen secara kuartalan pada triwulan I 2026 akibat sentimen global. Namun, pasar mulai menunjukkan pemulihan pada awal Mei 2026.
Hingga 5 Mei 2026, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp59,35 triliun dan jumlah investor meningkat menjadi 24,74 juta single investor identification (SID).
Sementara itu, sektor asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, hingga aset kripto juga tercatat masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
KSSK menegaskan seluruh anggota akan terus memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung program prioritas pemerintah.
“Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tulis KSSK.
(sab)
