 |
| Rapat koordinasi pengawasan penyaluran BBM subsidi antara Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (5/5/2026). (Dok. Istimewa). |
MAKASSAR, indinews.id - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga regulator sektor energi.
Kegiatan ini digelar sebagai respons atas dinamika di lapangan, terutama terkait penggunaan surat rekomendasi BBM subsidi di sektor nelayan dan petani.
Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam proses penerbitan rekomendasi, termasuk penyesuaian kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha maupun alat produksi.
Dalam forum tersebut, para pihak menyepakati perlunya penyelarasan pemahaman terhadap regulasi penyaluran BBM subsidi, sekaligus memperkuat pengawasan agar distribusi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga ke tingkat daerah dalam melakukan monitoring langsung di lapangan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menilai rapat koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola distribusi energi.
“Pertama kami mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, Dirreskrimsus, BPH Migas, serta Hiswana Migas. Dalam forum ini dibahas secara komprehensif aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokusnya memastikan sistem yang berjalan dapat terus disempurnakan agar penyaluran tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan,” ujar Deny.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga transparansi distribusi energi.
“Kami ingin memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” katanya.
Pertamina memastikan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keandalan distribusi energi.
Penguatan tata kelola ini diharapkan mampu memberikan kepastian layanan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.
Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyimpangan atau kendala layanan, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Call Center 135.
(sab)
