 |
| Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan menyampaikan sambutan pada Forum Bincang Ekonomi yang membahas penguatan ekosistem dan hilirisasi komoditas kelapa sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Kamis (30/7/2026).((Dok. Indah Pesik)) |
MANADO, indinews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya memperkuat hilirisasi komoditas kelapa melalui pembangunan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari sektor budidaya hingga industri pengolahan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan dalam Forum Bincang Ekonomi yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas perannya sebagai policy advisor dan regional economist yang terus memberikan masukan bagi pembangunan ekonomi daerah.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia Sulawesi Utara atas perannya sebagai policy advisor dan regional economist yang tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi daerah, tetapi juga arah kebijakan pembangunan ke depan," ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, Kamis (30/7/2026).
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara konsisten mendukung penyediaan data dan informasi ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Dalam paparannya, pemerintah menegaskan bahwa kelapa merupakan komoditas strategis sekaligus identitas masyarakat Sulawesi Utara. Selain menjadi warisan budaya, sektor tersebut masih menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat dan penopang perekonomian daerah.
Data pemerintah menunjukkan kelapa menyumbang sekitar 91 persen dari total volume 10 komoditas unggulan perkebunan di Sulawesi Utara. Produksi kelapa dalam tercatat mencapai 267.143 ton pada 2024 dan sekitar 257.324 ton pada 2025.
Meski demikian, pemerintah menilai ketergantungan pada penjualan bahan baku dan kopra membuat nilai ekonomi yang diterima petani masih terbatas.
"Di era modern, kita tidak bisa lagi hanya menjadi penjual kelapa. Kita harus menjadi pengelola ekosistem kelapa sehingga nilai tambahnya dapat dinikmati di Sulawesi Utara," katanya.
Komitmen tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara 2025–2029, khususnya melalui penguatan hilirisasi sektor perkebunan, transisi ekonomi hijau, digitalisasi UMKM, serta pengembangan kewirausahaan lokal.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi sektor perkebunan sebesar 0,5 persen setiap tahun. Produksi kelapa ditargetkan mencapai 270.964 ton pada 2027 dan meningkat menjadi 276.425 ton pada 2030.
Menurut pemerintah, penguatan ekosistem kelapa harus dilakukan secara menyeluruh dengan menghubungkan seluruh rantai nilai dari hulu hingga hilir.
Di sektor hulu, tantangan utama yang dihadapi adalah banyaknya tanaman kelapa yang telah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun. Karena itu, program peremajaan tanaman, penyediaan bibit unggul, serta pendampingan kepada petani menjadi prioritas.
"Petani harus mendapatkan pendampingan agar produktivitas meningkat dan kesejahteraannya semakin baik," ujarnya.
Sementara pada sektor hilir, pemerintah mendorong pengembangan industri berbasis konsep zero waste dengan memanfaatkan seluruh bagian kelapa, mulai dari sabut, tempurung, air, hingga daging buah.
Berbagai produk bernilai tambah seperti virgin coconut oil (VCO), karbon aktif, briket, cocopeat, hingga produk kesehatan dan kecantikan dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Sulawesi Utara.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menilai hilirisasi membutuhkan dukungan modernisasi fasilitas produksi, sertifikasi mutu, kemudahan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM, serta perluasan pasar ekspor.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap lahir rekomendasi dan langkah konkret dalam memperkuat industri kelapa daerah.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen mempermudah perizinan investasi, menyiapkan regulasi yang mendukung, serta memperkuat infrastruktur konektivitas logistik. Namun, upaya ini membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, akademisi, perbankan, asosiasi usaha, petani, dan pelaku industri," tuturnya.
Pemerintah optimistis penguatan ekosistem kelapa yang didukung inovasi, teknologi, serta kolaborasi lintas sektor akan menjadikan komoditas tersebut kembali sebagai salah satu motor penggerak utama perekonomian Sulawesi Utara.
(sab)
