 |
| Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo, dengan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, Rabu (29/7/2026).((Indinews.id/Subhan)). |
MANADO, indinews.id - Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan ekonomi rumah tangga.
Upaya tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) yang dihadiri pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pelaku industri jasa keuangan, Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan dukungan sektor jasa keuangan agar pembangunan ekonomi tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
"Kalau diajak terus memacu perekonomian, terus terang pemerintah daerah kurang optimal karena kemampuan fiskal kami sangat terbatas. Oleh sebab itu, kami memerlukan sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan ekonomi, karena sektor ekonomi tidak bisa berhenti," ujarnya.
Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis dalam merumuskan langkah nyata agar masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan ekonomi rumah tangga, semakin mudah memperoleh akses pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan.
Ia menegaskan, akses keuangan tidak hanya berasal dari sektor perbankan, tetapi juga melalui pegadaian, perusahaan asuransi, koperasi, dan berbagai lembaga jasa keuangan lainnya.
"Kita harus membangun ekosistem yang menghubungkan jasa keuangan dengan pelaku ekonomi masyarakat. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana membangun konektivitas di antara semuanya," katanya.
Selain memperkuat ekosistem, pemerintah daerah juga menilai perubahan pola pikir masyarakat menjadi pekerjaan penting.
Masih banyak pelaku usaha yang menganggap bantuan atau pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan sebagai hibah sehingga tidak memiliki komitmen untuk mengembalikan pinjaman.
"Mindset ini harus diubah. Jangan sampai pembiayaan dipandang sebagai bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Pola pikir seperti itu justru akan menghambat pengembangan usaha dan akses pembiayaan ke depan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti maraknya pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir yang dinilai lebih cepat menjangkau masyarakat dibanding layanan keuangan formal.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama karena banyak masyarakat memilih jalur pembiayaan yang mudah meski memiliki risiko tinggi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, lanjutnya, tengah menyiapkan pola pembinaan bertahap bagi pelaku usaha yang baru memulai usahanya. Pada tahap awal, pemerintah akan memberikan bantuan penguatan usaha, kemudian melakukan pendampingan hingga usaha berkembang sebelum akhirnya memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
"Kalau usaha masih dari nol, pemerintah akan membantu lebih dahulu, mendampingi perkembangannya, baru setelah usahanya layak, perbankan dan jasa keuangan dapat masuk memberikan pembiayaan," jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar mekanisme BI Checking atau penilaian riwayat kredit menjadi perhatian bersama. Menurutnya, banyak pelaku usaha yang terkendala memperoleh pinjaman karena persoalan riwayat kredit, tanpa melihat penyebab yang melatarbelakanginya.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh anggota TPAKD, perbankan, dan industri jasa keuangan untuk terus memperkuat koordinasi, melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan terus-menerus. Perbankan dan jasa keuangan juga perlu turun langsung ke lapangan agar persoalan yang dihadapi pelaku usaha bisa diselesaikan secara bersama-sama," tuturnya.
Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan mampu memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
(sab)
