 |
| Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara mengikuti kegiatan pengolahan dan kreasi pangan lokal sebagai bagian dari upaya mendorong diversifikasi serta hilirisasi pangan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah, Selasa (22/9/2026).((Dok. Ronald Ginting)) |
MANADO, indinews.id – Diversifikasi konsumsi dan hilirisasi pangan lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Sulawesi Utara (Sulut).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut, Joko Supratikto dalam kegiatan Lomba Cipta Menu Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Graha Gubernuran, Selasa (22/9/2026) yang melibatkan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait pangan.
BI turut mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kreativitas dalam mengolah bahan pangan, tetapi juga diarahkan untuk mendorong masyarakat memanfaatkan komoditas lokal yang memiliki potensi sebagai bahan pangan alternatif.
Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto menilai peran rumah tangga sangat penting dalam upaya tersebut. Perubahan pola konsumsi dinilai dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah komoditas yang pasokannya masih bergantung dari luar daerah.
“Pengendalian inflasi ini tidak hanya cukup ditopang oleh kebijakan semata, tetapi juga harus dimulai dari perubahan pola konsumsi sejak level rumah tangga,” ujar Joko.
Ia menjelaskan, kondisi inflasi Sulawesi Utara dalam beberapa bulan terakhir mendapat tekanan, salah satunya dari kenaikan harga cabai. Harga komoditas tersebut bahkan disebut telah menembus lebih dari Rp100.000 hingga Rp140.000 per kilogram di pasaran.
Untuk merespons kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama sejumlah instansi melakukan intervensi melalui fasilitasi distribusi cabai dari luar daerah.
Pasokan tersebut disalurkan ke sejumlah daerah dan pasar, antara lain Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan Karombasan di Manado, serta wilayah Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kotamobagu.
“Ini adalah upaya supaya harga cabai atau inflasi yang ada di Sulawesi Utara tetap terkendali dengan baik. Karena ketika inflasi tinggi, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tergerus,” kata Joko.
Menurutnya, intervensi distribusi merupakan langkah jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang, ketahanan pangan perlu diperkuat dari tingkat rumah tangga melalui diversifikasi konsumsi dan pengolahan pangan.
Berdasarkan data Pola Pangan Harapan Sulawesi Utara 2025 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, skor konsumsi pangan daerah mencapai 91,6 dari skala 100. Salah satu kesenjangan masih terdapat pada konsumsi kelompok pangan umbi-umbian.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang untuk meningkatkan pemanfaatan pangan lokal seperti umbi-umbian, sagu, jagung, hingga hasil laut sebagai bagian dari pola konsumsi masyarakat.
Pangan lokal juga dapat menjadi alternatif ketika harga komoditas tertentu mengalami kenaikan. Misalnya, konsumsi cabai segar dapat dilengkapi dengan penggunaan cabai kering, cabai bubuk, atau produk olahan lainnya.
Pengolahan tersebut tidak hanya memperpanjang masa simpan, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi produk pangan.
“Kalau sudah diawetkan, sudah hilirisasi, sudah kering, itu menjadi lebih panjang masa pakainya. Itu juga dapat menambah nilai ekonomis bagi kita semua,” ujarnya.
Hilirisasi pangan juga dinilai dapat membantu mengurangi dampak gejolak musim panen terhadap harga di tingkat konsumen. Sejumlah produk yang dapat dikembangkan antara lain ikan asap, cabai kering, cabai olahan, bawang merah kering atau bawang goreng, serta tepung berbahan dasar beras.
Selain menjaga ketersediaan pangan, produk hasil hilirisasi berpotensi dikembangkan menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis rumah tangga.
“Produk hilirisasi ini juga membuka peluang ekonomi bagi keluarga kita, memberi nilai jauh lebih tinggi dan berpotensi menjadi usaha UMKM pangan yang baru,” katanya.
Bank Indonesia juga menilai produksi dan konsumsi pangan yang bersumber dari daerah sendiri dapat memperpendek rantai distribusi. Kondisi tersebut diharapkan membuat pasokan lebih mampu menghadapi gangguan cuaca maupun hambatan transportasi.
Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga dapat ditekan apabila masyarakat didorong untuk memproduksi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, termasuk melalui pemanfaatan lahan di lingkungan tempat tinggal.
Dalam konteks tersebut, Tim Penggerak PKK dinilai memiliki posisi strategis karena keputusan konsumsi keluarga banyak ditentukan dari rumah tangga.
“Ibu-ibu Tim Penggerak PKK adalah ujung tombak yang paling strategis dalam pengendalian inflasi pangan, karena keputusan konsumsi harian keluarga ini ada di tangan Ibu-ibu semua,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan pengolahan pangan lokal tidak berhenti sebagai perlombaan. Berbagai resep dan teknik yang diperkenalkan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ditularkan kepada keluarga serta masyarakat di lingkungan masing-masing.
Upaya tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi gerakan bersama di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.
“Jadikan resep dan teknik hilirisasi yang ditampilkan ini sebagai kebiasaan rumah tangga sehari-hari,” katanya.
Dengan penguatan diversifikasi dan hilirisasi pangan, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pilihan makanan yang lebih beragam dan bergizi, tetapi juga memiliki alternatif ketika terjadi gejolak harga komoditas pangan strategis.
(sab)
