Manado, indinews.id - Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Suryadi menegaskan, penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Suryadi saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026) malam, menyusul pengaduan pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta pada hari yang sama.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset tanah itu ditaksir memiliki nilai mencapai Rp600 miliar.
Menanggapi informasi mengenai pengaduan tersebut, Suryadi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya laporan yang ditujukan kepadanya. Ia menyebut baru mengetahui persoalan itu setelah menerima pemberitaan yang dibagikan seorang wartawan.
"Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut," ujarnya.
Terkait penanganan perkara, Suryadi membenarkan bahwa sengketa tanah tersebut ditangani Ditreskrimum Polda Sulut melalui Subdit II Harda.
Ia menjelaskan, penyidik menerbitkan SP3 setelah adanya putusan praperadilan. Selain itu, keputusan tersebut juga merujuk pada rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Menurutnya, rekomendasi Biro Wassidik dikeluarkan setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara di tingkat Bareskrim Polri terkait putusan praperadilan tersebut.
"Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan," jelas Suryadi.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan dan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Polri merekomendasikan agar penyidik mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan penanganan perkara tersebut.
"Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut," ungkapnya.
Lebih lanjut, Suryadi menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara telah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan.
Ia juga menyebut proses tersebut melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal sebagai bagian dari pengawasan terhadap penanganan perkara.
"Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP," tandasnya.
Dengan demikian, Suryadi menegaskan bahwa penerbitan SP3 dalam perkara sengketa tanah Malalayang tersebut bukan keputusan sepihak penyidik, melainkan didasarkan pada putusan praperadilan dan rekomendasi pengawasan penyidikan Bareskrim Polri.
Sementara itu, substansi pengaduan yang diajukan pihak John Hamenda ke Divisi Propam Mabes Polri menjadi bagian dari proses pengaduan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait.(Jef)
