 |
| Kepala BPS Sulawesi Utara Dr. Watekhi, S.Si., M.S.E., (kedua dari kiri) saat memaparkan pentingnya data Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kantor BPS Sulawesi Utara, Rabu (30/9/2026).((Dok.Istimewa)) |
MANADO, indinews.id - Pemerintah membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Salah satu instrumen yang disiapkan untuk memetakan aktivitas ekonomi tersebut adalah Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara Watekhi, mengatakan SE2026 memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi perekonomian secara lebih menyeluruh.
Hal itu disampaikan Watekhi dalam pemaparan di Aula Kantor BPS Sulawesi Utara, Rabu (30/9/2026).
Menurut Watekhi, pendataan dalam sensus ekonomi mencakup berbagai aktivitas ekonomi, baik yang dilakukan pelaku usaha maupun aktivitas ekonomi keluarga. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui struktur dan karakteristik perekonomian di suatu daerah.
Namun, proses pendataan bukan pekerjaan sederhana karena membutuhkan tenaga dan dukungan fasilitas yang memadai, terutama untuk menjangkau berbagai aktivitas ekonomi di lapangan.
“Tidak mudah mendata. Di luar negeri mungkin lebih mudah mendata, namun di Indonesia masih membutuhkan tenaga dan fasilitas yang memadai untuk melakukan penyisiran di lapangan,” ujar Watekhi.
Watekhi mengatakan, kebutuhan terhadap data ekonomi tidak hanya berasal dari pemerintah. Dunia usaha juga membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar, produksi, hingga rantai pasok komoditas.
Ia mencontohkan komoditas kelapa yang menjadi salah satu hasil bumi penting di Sulawesi Utara. Informasi mengenai aktivitas ekonomi komoditas tersebut dapat membantu pelaku usaha memahami kondisi pasar dan rantai pasok.
Bagi pemerintah, data hasil sensus dapat menjadi bahan dalam menyusun perencanaan sekaligus menentukan sektor yang menjadi prioritas pembangunan.
Sementara bagi dunia usaha, data dapat memberikan gambaran mengenai persaingan dan kondisi pasar. Investor juga dapat memanfaatkannya untuk melihat konsentrasi usaha, rantai pasok, peluang investasi, potensi pengembangan usaha, hingga kemungkinan penciptaan lapangan kerja.
“Jangkauan krisis ekonomi juga perlu diketahui. Sensus ekonomi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk perencanaan, menentukan sektor prioritas, sementara dunia usaha dapat melihat persaingan pasar,” jelasnya.
Dalam proses pendataan, BPS juga memastikan informasi yang dikumpulkan tidak digunakan untuk membuka identitas individu maupun pelaku usaha secara langsung.
Watekhi menegaskan, data hasil sensus tidak dipublikasikan dalam bentuk yang mengungkap identitas responden berdasarkan nama dan alamat.
“Data sensus ekonomi tidak dikeluarkan by name by address. Kami memiliki kode etik dalam menyampaikan data,” tegasnya.
Menurut dia, kerahasiaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan statistik. Dengan demikian, data yang dikumpulkan tidak serta-merta mengungkap identitas maupun kondisi kekayaan seseorang atau suatu usaha.
Watekhi juga menjelaskan mengenai data desil yang kerap dikaitkan dengan kegiatan sensus ekonomi.
Ia menegaskan, data desil bukan semata-mata merupakan hasil Sensus Ekonomi. Data tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah, antara lain, untuk membantu penyaluran program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
“Desil belum tentu itu hasil dari sensus ekonomi. Desil itu kami dapatkan dari DTSEN, guna membantu pemerintah memberikan bantuan sosial tepat sasaran. Data yang BPS kumpulkan dan beberapa dinas terkait digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelas Watekhi.
Masyarakat juga memiliki ruang untuk melakukan pembaruan data melalui berbagai mekanisme yang tersedia, termasuk program keluarga penerima manfaat, pemerintah desa, dan musyawarah desa.
Perkembangan teknologi turut mengubah proses pengumpulan dan pengolahan data statistik. Namun, Watekhi menekankan bahwa penggunaan sistem digital tidak berarti seluruh proses berlangsung tanpa potensi kesalahan.
Menurut dia, proses pengumpulan data tetap membutuhkan ketelitian, pemeriksaan, dan verifikasi agar informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami butuh proses. Kalau data bagus, output-nya juga bagus. Hasil digital tidak semuanya benar, kadang sering ada error juga,” tutupnya.
Karena itu, kualitas data menjadi salah satu faktor penting dalam pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat diharapkan dapat memperkuat dasar pengambilan keputusan pemerintah, membantu dunia usaha membaca kondisi pasar, serta memberikan informasi bagi investor dalam melihat potensi ekonomi daerah.
(sab)
