Notification

×

Dirut PD Pasar Jadi Tersangka, Prayogha Tantang Penyidik Telusuri Peran Wali Kota dan DPRD Manado

19 November 2026 | November 19, 2026 WIB Last Updated 2026-11-19T05:59:42Z

 

Praktisi hukum Prayogha Rizky Laminullah meminta penyidikan dugaan korupsi PD Pasar Manado turut menelusuri proses pengambilan kebijakan penyertaan modal di lingkungan eksekutif dan legislatif, Kamis (19/11/2026).((Dok.Istimewa))

MANADO, indinews.id – Penetapan Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado, Lucky Senduk, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara dinilai perlu menjadi awal pengusutan lebih luas terhadap tata kelola keuangan perusahaan daerah tersebut.


Praktisi hukum Prayogha Rizky Laminullah menilai, proses penegakan hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada jajaran direksi perusahaan. 


Menurut dia, penyidik juga perlu menelusuri proses pengambilan kebijakan, khususnya terkait penyertaan modal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Prayogha, yang saat ini tengah menyelesaikan studi magister di Universitas Trisakti, Jakarta, mengatakan, persoalan PD Pasar Manado harus dilihat secara menyeluruh melalui perspektif hukum tata negara, hukum keuangan daerah, dan hukum tindak pidana korupsi.


Ia menduga terdapat persoalan mendasar dalam proses pengelolaan dan pengalokasian anggaran yang melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan eksekutif maupun legislatif.


"Perkara ini tidak berdiri sebagai kejahatan korporasi yang tunggal. Ada mata rantai kebijakan keuangan yang melibatkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yakni kepala daerah beserta jajaran eksekutif, serta DPRD yang memiliki fungsi legislasi dan anggaran," ujar Prayogha, Kamis (19/11/2026).


Ia kemudian menyoroti keterlambatan Pemerintah Kota Manado dalam menyesuaikan bentuk badan hukum BUMD sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.


Prayogha menjelaskan, Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewajiban penyesuaian bentuk hukum BUMD menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).


Ketentuan tersebut memberikan tenggat waktu penyesuaian paling lama tiga tahun sejak undang-undang diundangkan. Selanjutnya, melalui ketentuan peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, masa penyesuaian diperpanjang paling lama dua tahun.


Namun, menurut Prayogha, penyesuaian bentuk hukum PD Pasar Manado baru terealisasi melalui Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perumda Pasar Manado yang disahkan pada 27 Februari 2024.


Kondisi tersebut, lanjut dia, perlu ditelusuri karena selama proses penyesuaian kelembagaan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan penyertaan modal melalui APBD kepada PD Pasar.


Ia merujuk Pasal 139 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan penyertaan modal daerah bagi BUMD yang telah menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda.


Selain itu, Pasal 333 UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur bahwa penyertaan modal daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah.


"Ketika dana APBD disalurkan kepada PD Pasar yang belum berstatus Perumda dan tanpa dasar Perda Penyertaan Modal yang sah, maka legalitas proses penganggaran hingga pencairannya patut dipertanyakan," tegasnya.


Prayogha menilai, persoalan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai kesalahan administrasi apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.


Menurut dia, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu landasan untuk menguji dugaan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan.


Ia juga menyoroti pembagian kewenangan antara direksi BUMD, pemerintah daerah, dan DPRD dalam proses penganggaran.


Menurut Prayogha, direksi perusahaan daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), menetapkan APBD, ataupun memerintahkan pencairan dana dari kas umum daerah.


Sebaliknya, proses pengusulan kebijakan, pengalokasian anggaran, pembahasan hingga persetujuan anggaran melibatkan kewenangan eksekutif dan legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan.


Karena itu, ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa aspek teknis pengelolaan keuangan di internal PD Pasar, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.


"Apabila pengambil kebijakan di tingkat eksekutif dan legislatif mengetahui adanya persoalan status hukum PD Pasar serta tidak terpenuhinya persyaratan penyertaan modal, tetapi tetap memaksakan pengesahan dan pencairan anggaran, maka hal tersebut harus diuji dari sisi hukum," jelasnya.


Lebih jauh, Prayogha menyebut kemungkinan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana apabila penyidikan menemukan bukti keterlibatan pihak lain dalam rangkaian perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara.


Ia menegaskan, penelusuran tersebut harus didukung alat bukti yang cukup, termasuk pemeriksaan dokumen penganggaran, proses persetujuan penyertaan modal, mekanisme pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.


Terkait kerugian keuangan negara, ia juga mendorong agar penyidik berkoordinasi dengan auditor negara, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menghitung kerugian secara akurat.


Prayogha turut menyinggung dampak persoalan tata kelola PD Pasar terhadap para pedagang, khususnya di Pasar Bersehati Manado.


Menurut dia, dugaan kebocoran pendapatan retribusi dan sewa lapak harus menjadi bagian dari penelusuran agar dampak pengelolaan perusahaan daerah terhadap masyarakat dapat terungkap.


Ia menilai, penetapan Lucky Senduk sebagai tersangka seharusnya menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mengusut seluruh rangkaian persoalan, termasuk kemungkinan adanya kelalaian ataupun kesengajaan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD.


"Penetapan tersangka terhadap Dirut PD Pasar merupakan lompatan awal untuk menelusuri apakah ada kelalaian atau kesengajaan dari para pemangku kepentingan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif," ungkapnya.


Ia pun meminta agar proses hukum tidak berhenti pada pelaksana teknis di perusahaan daerah, tetapi juga menyentuh pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.


"Ini menarik untuk terus diikuti dan dikawal. Living law masih hidup di tengah pedagang Pasar Bersehati yang terus menyuarakan kebenaran. Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar pihak di hilir, sementara pihak yang mengambil keputusan di hulu tidak tersentuh," tutup Prayogha.


Prayogha berharap penyidikan kasus dugaan korupsi PD Pasar Manado dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih, sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.


(sab)

CLOSE ADS
CLOSE ADS
close