Manado, indinews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (17/7/2025) dan menyerahkan puluhan sertipikat tanah kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan.
Kegiatan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut, ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menuntaskan reforma agraria dan konflik pertanahan secara nasional di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyatakan bahwa program sertipikasi tanah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pusat.
“Kami ingin, selama pemerintahan Presiden Prabowo, seluruh persoalan pertanahan bisa diselesaikan. Kita tidak boleh mewarisi masalah. Sertipikatkan semua tanah masyarakat,” tegas Nusron Wahid.
Ia menyebutkan, dari total 70 juta hektare tanah non-kawasan hutan (APL), baru sekitar 55,5 juta hektare yang tersertipikasi. Artinya, masih ada 14,5 juta hektare yang belum memiliki kepastian hukum atas lahan.
Menteri Nusron juga mengajak kepala daerah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk mendorong masyarakat segera mengurus sertipikat tanah ke kantor ATR/BPN setempat.
“Ini bukan tugas pemerintah pusat saja. Kita butuh sinergi dari pemda, stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Berikut rincian sertipikat tanah yang diserahkan secara simbolis:
2 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemprov Sulut
30 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemkot Manado
7 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemkab Minahasa
1 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemkab Bolmong Utara
5 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemkab Sitaro
Untuk lembaga keagamaan:
1 Sertipikat Wakaf di Bitung
1 Sertipikat Wakaf di Kotamobagu
1 Sertipikat Wakaf di Bolmong
1 Sertipikat Hak Milik untuk PGI di Manado
3 Sertipikat Hak Milik untuk Keuskupan Katolik Manado di Minahasa
Penyerahan sertipikat ini diharapkan mempercepat program reforma agraria nasional, memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, serta memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Kanwil BPN Sulut Erry Juliani Pasoreh, serta jajaran bupati, wali kota, dan Forkopimda se-Sulut. (Fry)
