Manado, indinews.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, mengungkap fakta mengejutkan soal praktik pungutan liar (pungli) yang masih marak terjadi hampir di seluruh instansi pelayanan publik di Indonesia.
Pernyataan tegas ini disampaikan Nusron saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Grand Kawanua, Manado, Jumat (18/7/2025), dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Utara.
“Jangan munafik, hampir semua layanan publik di Indonesia – entah itu pertanahan, pendidikan, kesehatan – pasti ada pungli. Tinggal besar kecilnya saja,” tegas Nusron di hadapan para PPAT.
Menteri ATR/BPN menyatakan bahwa transformasi digital adalah kunci untuk memerangi pungli yang sudah menjadi “penyakit menahun” dalam birokrasi.
“Sistem pelayanan harus diubah total. Kalau tidak, praktik pungli akan terus hidup,” ujar Nusron.
Bahkan Nusron tidak menampik bahwa praktik serupa juga terjadi di internal ATR/BPN. Ia menyebut perlu ada perombakan serius dari dalam agar layanan pertanahan bisa bersih dan transparan.
Nusron juga menyoroti perubahan generasi yang kini lebih kritis dan tidak lagi toleran terhadap praktik-praktik yang tidak etis.
“Dulu masyarakat mungkin pasrah dan rela bayar pungli. Tapi hari ini, generasi Z lebih melek hukum dan vokal. Mereka tidak mau dibodohi. Kita harus ikut berubah,” pungkasnya.
Kehadiran Nusron dalam forum IPPAT tersebut menandai langkah serius pemerintah dalam membenahi pelayanan pertanahan nasional secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas profesi dan digitalisasi sistem.(Fry)
