 |
| Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto bersama Branch Manager Bank Mandiri Tahuna, Flaviana Tresna Permana saat penandatanganan PKS kas titipan di Sangihe (Foto indinews/Subhan) |
MANADO, indinews.id - Menjaga kedaulatan Republik Indonesia (RI) tidak hanya soal batas wilayah dan pertahanan militer, tetapi juga mencakup kedaulatan ekonomi.
Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam menjaga kedaulatan RI. Salah satu bentuk nyata adalah dengan memastikan rupiah tetap berdaulat sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI.
BI menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran nasional, serta mengawasi kelancaran sistem keuangan.
Selain itu, BI rutin melakukan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia mendapatkan akses rupiah layak edar.
Langkah ini bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat simbol kedaulatan negara.
Singkatnya, melalui pengelolaan rupiah, stabilitas moneter, dan sistem keuangan yang sehat, BI berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan ekonomi RI.
BI menjaga kedaulatan ekonomi RI dengan memastikan bahwa sistem keuangan nasional kuat, stabil, mandiri, dan inklusif, serta mampu menghadapi tekanan global.
Salah satu cara Bank Indonesia menjaga kedaulatan RI yakni memastikan ketersediaan dan menjamin kebutuhan uang tunai bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) kas titipan antara Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Bank Mandiri cabang Tahuna selaku Bank Pengelola pada Selasa (16/7/2025) lalu.
 |
| Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto bersama Branch Manager Bank Mandiri Tahuna, Flaviana Tresna Permana usai penandatanganan PKS kas titipan di Sangihe (Foto indinews/Subhan) |
Penandatanganan PKS yang dilakukan di Kantor Bank Mandiri cabang Tahuna antara Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto dan Branch Manager Bank Mandiri Tahuna, Flaviana Tresna Permana itu merupakan hari bersejarah karena sudah berlangsung selama 28 tahun.
"Luar biasa ternyata sudah 28 tahun kas titipan di Kabupaten Sangihe ini. Kalau 28 tahun berarti tahun 1997, berarti waktu itu belum bernama Bank Mandiri masih BDN (Bank Dagang Negara)," ujar Joko.
Kata Joko, di samping kas titipan, BI juga punya program Rupiah Berdaulat yang mengunjungi daerah-daerah 3T, Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
"Kita berupaya hadir disetiap pelosok negeri. Kita sadar bahwa sekarang ini eranya untuk cashless, tetapi kita menyadari bahwa cash itu masih dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi dari sisi infrastruktur belum merata, otomatis cash masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari," ujarnya.
Lebih lanjut Joko menyampaikan bahwa ada Tiga hal terkait dengan kas titipan, yang pertama adalah fungsi utama.
Perpanjangan kas titipan Tahuna berklasifikasi, dari komitmen Bank Indonesia juga Bank pengelola kas titipan, yakni BRI, BNI dan BSG.
"Ini komitmen kita bersama untuk menjaga kelancaran dari sistem pembayaran tunai di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini," kata Joko
Adapun fungsi dari kas titipan menurut Joko yang pertama memastikan ketersediaan uang tunai dimana Bank terdaftar dapat melakukan penarikan ke kas titipan untuk mengisi persediaan uang tunai.
 |
| Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto saat menjelaskan terkait penandatanganan PKS kas titipan di Sangihe (Foto indinews/Subhan) |
Ke dua menjaga kualitas uang. Kualitas uang patut dijaga terkait juga dengan kesehatan, semakin lecek semakin kumannya banyak.
"Uang yang bagus sebagai tanda kedaulatan RI di wilayah manapun," ucap Joko.
Ke tiga agar bisa memenuhi kebutuhan uang tunai secara tepat dan efisien dari pada menunggu kiriman langsung dari Manado, sehingga kas titipan ini sangat membantu kebutuhan semuanya.
PKS kas titipan Tahuna berlangsung sampai 30 Juni 2026 dengan rencana implementasi yang disebut PKS Single Term yang diberlakukan Bank Indonesia bagi seluruh kas titipan tidak hanya di Sulut saja, untuk memudahkan administrasi dan pengelolaan.
Platform kas titipan Tahuna sebanyak 100 Miliar. Uang tersebut juga diasuransikan lewat Asuransi PT Caraka Mulia dengan polis asuransi Cash Sheet termasuk Cash in Cashier Box yang mengikuti masa berlaku PKS.
"Sudah diasuransikan tidak berarti bahwa Bank Mandiri selaku pengelola lepas dari tanggung jawabnya, tetap dijaga brankasnya, aman dan memenuhi standar-standar yang tentunya disyaratkan untuk kas titipan dan standar dari Bank Indonesia," tambah Joko.
Bank Indonesia juga memberikan bantuan finansial untuk kas titipan yang sesuai dengan jumlah uang yang dikelola setiap bulan. Bantuan yang diberikan terdiri dari bantuan biaya operasional, biaya asuransi dan biaya pengelolaan uang yang selalu dibayar tepat waktu oleh Bank Indonesia.
Selanjutnya dalam rangka memastikan kepatuhan Bank pengelola, Bank Indonesia juga akan melakukan pemantauan minimal satu kali setiap tahun sedangkan pemantauan tidak langsung dilakukan secara triwulan.
"Untuk itu kami berharap Bank Mandiri cabang Tahuna selaku pengelola dapat menjalankan dengan baik," ujarnya.
Lebih lanjut Joko mengingatkan terkait kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk penukaran uang rusak, cacat dan dicabut dari peredarannya.
"Misalnya kebakaran, tetapi ada persyaratannya uang rusak harus ada 2/3 dari ukuran aslinya baru bisa ditukar," ucapnya.
"Juga uang yang dicabut dari peredaran, masyarakat bingung, nanti kami gak laku, tukarnya dimana, itu salah satu tugas untuk melayani itu," tambahnya.
Selanjutnya terkait uang palsu. Jika dicurigai ada uang palsu, dilaporkan kepada penegak hukum dan juga sebaiknya laporan disampaikan ke Bank Indonesia.
"Memang uang tunai ini sangat rentan terhadap pemalsuan, tetapi kita patut bersyukur bahwa di Sulawesi Utara itu tidak banyak temuan uang palsu, berbeda dengan kejadian kemarin di Makassar," jelas Joko.
Terkait uang logam, Joko juga mengingatkan untuk tetap dilayani, jangan sampai menolak tabungan menggunakan uang logam.
"Uang yang beredar di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya alat transaksi, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang harus dijaga bersama,” tutup Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto.
(sab)
