 |
| Wakil Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulut, Radlyah Hasan Jan saat memberikan sambutan pada Puncak Acara Hijrah Sulut Fest 2026 di kawasan Megamas, Manado (Foto indinews/Subhan) |
MANADO, indinews.id - Puncak acara Hijrah Sulut Fest 2026 atau Festival Halal, Inklusif, dan Hijau Ramadan Sulawesi Utara (Sulut) digelar sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Kegiatan ini menjadi momentum sinergi antara pemerintah daerah, otoritas moneter, serta para pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wakil Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulut, Radlyah Hasan Jan menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam Puncak Acara Hijrah Sulut Fest 2026,” ujar Radlyah Hasan Jan, Sabtu (28/2/2026).
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, lanjutnya, telah melalui perjalanan panjang.
Dimulai dari berdirinya bank syariah pertama pada 1992, lahirnya berbagai gerakan ekonomi dan keuangan syariah (Greks), hingga pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah pada 2016 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.
KNEKS berperan sebagai pengarah kebijakan nasional ekonomi dan keuangan syariah, mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.
Implementasi kebijakan tersebut di daerah diwujudkan melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Di Sulawesi Utara, KDEKS dikukuhkan pada 4 April 2024 di Hotel Four Points Manado oleh Wakil Presiden RI periode 2019–2024, Ma'ruf Amin. Hingga 2025, KDEKS telah terbentuk di 31 provinsi, termasuk Sulut.
KDEKS Sulut menjadi forum kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan syariah, lembaga zakat dan wakaf, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
“KNEKS berperan sebagai arsitek kebijakan nasional, sedangkan KDEKS menjadi eksekutor dan akselerator di tingkat daerah,” ungkapnya.
Memasuki 2026, KDEKS Sulut menetapkan sejumlah target strategis, antara lain peningkatan kapasitas UMKM dan industri halal, penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, serta pemberdayaan generasi muda.
Program tersebut juga diarahkan agar terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, yakni RPJPD 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029.
Tahun 2026 ditetapkan sebagai tahun akselerasi dan pembumian ekonomi syariah.
“Kami tidak hanya fokus pada program, tetapi juga pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
KDEKS Sulut juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan aktif dalam penguatan literasi, pendampingan UMKM, edukasi publik, serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah berkelanjutan.
Hijrah Sulut Fest 2026 sendiri berlangsung sejak 18 Februari hingga 15 Maret 2026 di kawasan Megamas, Manado. Kegiatan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia Provinsi Sulut bersama Pemerintah Provinsi Sulut dan KDEKS Sulut.
Festival tersebut mengusung tiga pilar utama pengembangan ekonomi syariah yang dirangkum dalam konsep IKLAS, yakni industri, keuangan, dan literasi.
Pilar industri difokuskan pada penguatan halal food, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim. Pilar keuangan mencakup inovasi dan digitalisasi keuangan syariah, sedangkan pilar literasi diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukatif.
Sejumlah program dihadirkan dalam festival ini, antara lain Hijaukan Ramadan Berkah, Berkah Ramadan QRIS, Wakaf Digital dan Wakafein, Juru Sembelih Halal, Business Matching Pembiayaan UMKM, Semarak Rupiah Ramadan, Kompetisi Ekonomi Syariah, serta Literasi QRIS dan Cinta Bangga Paham Rupiah.
KDEKS Sulut meyakini Sulawesi Utara memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia, ditopang sektor UMKM, industri halal, pariwisata ramah muslim, serta semangat toleransi dan kebersamaan masyarakatnya.
“Kami optimistis sinergi antara KDEKS, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Utara,” tutupnya.
(sab)
