 |
| KPw BI Sulut bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulut menggelar pendampingan pengisian laporan Championship P2DD 2026 pada 22–24 April 2026. (Dok. Humas BI Sulut) |
MANADO, indinews.id - Transformasi digital di Provinsi Sulawesi Utara terus menunjukkan akselerasi signifikan. Pada triwulan I 2026, nilai transaksi menggunakan QRIS mencapai Rp1,86 triliun dengan lebih dari 16,06 juta transaksi, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Lonjakan tersebut mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin adaptif terhadap transaksi non-tunai, sekaligus membuka peluang besar dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Untuk memastikan pertumbuhan ini memberikan dampak nyata, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulut menggelar pendampingan pengisian laporan Championship P2DD 2026 pada 22–24 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi mendorong digitalisasi sistem pembayaran di sektor publik melalui penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Berbagai kanal pembayaran digital terus dikembangkan, termasuk untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, retribusi daerah, hingga layanan publik lainnya, sehingga masyarakat dapat bertransaksi secara non-tunai tanpa antre.
Selain kemudahan layanan, digitalisasi juga berdampak struktural terhadap daerah. Sistem pembayaran yang terdigitalisasi dinilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.
Perkembangan ekosistem digital di Sulawesi Utara turut memperkuat tren ini. Hingga Maret 2026, jumlah merchant QRIS telah melampaui 373 ribu dengan lebih dari 555 ribu pengguna. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 400 ribu merchant dan 640 ribu pengguna pada akhir 2026.
Di sisi lain, skema penilaian Championship P2DD tahun ini juga mengalami penyempurnaan. Evaluasi kini lebih menitikberatkan pada kualitas dampak dan keberlanjutan kebijakan, termasuk peningkatan transaksi non-tunai, kepatuhan pajak, integrasi kebijakan digital dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan ekosistem digital dan pemanfaatan data.
Dalam keterangan resminya yang diterima Senin (27/4/2026), Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah KPwBI Sulut, Ircham Andrianto Taufick, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya memastikan manfaat digitalisasi dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari implementasi digitalisasi transaksi. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, masyarakat semakin mudah membayar kewajiban, sementara pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dan memperkuat kemandirian fiskal,” ujarnya.
Capaian Sulawesi Utara pada Championship P2DD 2025 menjadi indikator positif. Provinsi ini meraih peringkat ketiga kategori provinsi di wilayah Sulawesi. Prestasi tersebut didukung oleh kinerja Kota Tomohon yang meraih peringkat kedua, Kota Manado peringkat ketiga untuk kategori kota, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meraih peringkat ketiga kategori kabupaten.
Secara agregat, kabupaten/kota di Sulawesi Utara juga mencatatkan nilai tertinggi di kawasan Sulawesi–Nusa Tenggara–Maluku–Papua.
Ke depan, Sulawesi Utara menargetkan peningkatan capaian dengan memperkuat kualitas implementasi digitalisasi, memperluas ekosistem transaksi digital, serta meningkatkan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui pendampingan ini, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dalam mendorong digitalisasi transaksi sebagai strategi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing.
(sab)
