 |
| Kegiatan pemaparan perkembangan inflasi dan stabilitas harga komoditas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Selasa (19/5/2026). (Foto: Hilda Margaretha) |
BOLTIM, indinews.id - Pemerintah terus mendorong pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Selasa (19/5/2026).
Dalam pemaparannya, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto menegaskan bahwa inflasi nasional harus tetap berada pada kisaran target 2,5 persen plus minus 1 persen agar kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil.
“Supaya apa? Masyarakat kan bisa menjangkau barang kebutuhan pokoknya, gitu ya, tidak naik tajam, Bapak Ibu. Kalau ada kenaikan, ya kenaikan yang bisa diprediksi, yang bisa, tapi eh ada batasnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meski Kabupaten Boltim bukan daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pemantauan harga kebutuhan pokok tetap dilakukan secara berkala.
Menurutnya, acuan inflasi di Boltim salah satunya mengacu pada wilayah terdekat, yakni Kota Kotamobagu. Selain itu, survei harga juga dilakukan oleh BPS bersama Bank Indonesia untuk memastikan kestabilan harga di daerah.
“Tetapi, teman-teman BPS dan juga Bank Indonesia itu juga melakukan survei harga. Nah, survei harga itu yang kita jadikan patokan bersama untuk bagaimana, walaupun tidak dihitung inflasinya, tetapi kita paling tidak bisa menjaga harganya tetap stabil,” katanya.
Dalam pemaparan tersebut disebutkan bahwa inflasi Sulawesi Utara secara bulanan atau month-to-month mencapai 0,96 persen. Sementara secara year-to-date hingga akhir April 2026 tercatat sebesar 2,93 persen, dan inflasi tahunan atau year-on-year berada di angka 2,14 persen.
Beberapa komoditas disebut menjadi pendorong inflasi di Sulawesi Utara, di antaranya tomat dan angkutan udara. Kenaikan harga tomat dipicu berakhirnya masa panen raya serta menipisnya pasokan dari sejumlah daerah.
Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi meningkatnya harga avtur yang berdampak pada harga tiket pesawat.
“Kalau yang namanya harga tiket ini di luar kendali kita, di luar kendali di daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, komoditas daun bawang justru menjadi penahan laju inflasi karena adanya panen di wilayah Minahasa Selatan dan Tomohon.
Secara wilayah, inflasi bulanan tertinggi di Sulawesi Utara tercatat terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, disusul Minahasa Utara. Selain itu, volatilitas harga komoditas di Sulut dinilai masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan petani maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Kalau nanti akan turun terlalu tajam, nanti petanilah yang akan menurun kesejahteraannya. Tetapi kalau nanti harganya semakin tinggi, masyarakatlah yang akan tergerus daya belinya,” katanya.
Pemerintah pun menilai stabilitas harga menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas di daerah.
(sab)
