 |
| Kegiatan koordinasi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Selasa (19/5/2026). (Foto: Hilda Margaretha) |
BOLTIM, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) memperkuat langkah pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (19/5/2026).
Bupati Boltim, Oskar Manoppo menilai momentum Iduladha menjadi periode penting untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“TP2DD dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional, khususnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah,” Bupati Oskar Manoppo.
Selain pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran TP2DD dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran pemerintah.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saya menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut beserta jajaran yang telah berkenan hadir bersama kami pada kegiatan ini,” katanya.
Ia menyebut kehadiran Bank Indonesia menjadi bentuk dukungan nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital di Boltim.
Menjelang Iduladha, pemerintah mengakui adanya potensi kenaikan harga sejumlah komoditas strategis akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Beberapa bahan pokok seperti beras, bawang merah, cabai, dan komoditas pangan lainnya disebut mengalami tekanan harga.
“Kondisi ini kerap berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, bawang merah, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya,” ujarnya.
Selain tingginya permintaan, curah hujan yang tinggi juga dinilai memengaruhi produksi dan distribusi hasil pertanian sehingga berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas.
Oskar menegaskan, meski Boltim bukan termasuk daerah Indeks Harga Konsumen (IHK), pemantauan harga tetap dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan pemantauan perkembangan harga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah tetap terjaga,” katanya.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemkab Boltim terus menjalankan sejumlah strategi, mulai dari menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, hingga memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi, kolaborasi, dan dukungan dari seluruh stakeholder, pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti perkembangan digitalisasi transaksi keuangan daerah yang terus mengalami peningkatan sejak diterapkannya transaksi nontunai pada 2018 melalui Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2018.
Komitmen tersebut diperkuat dengan pembentukan TP2DD dan pengembangan sejumlah layanan digital, termasuk sistem pembayaran pajak terintegrasi yang terkoneksi dengan BPN, BPHTB, Bank SulutGo, dan KPK.
Selain itu, layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis daring juga terus dikembangkan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah desa.
Pemerintah daerah menilai literasi digital masyarakat semakin berkembang, ditandai dengan meningkatnya penggunaan QRIS, mobile banking, kartu kredit, hingga dompet digital.
Berbagai kegiatan daerah juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi transaksi digital, seperti Ramadan Fest, Pasar Senggol, Java Tondano Character Festival, dan kegiatan UMKM lainnya.
Ke depan, Pemkab Boltim berencana memperluas sosialisasi penggunaan pembayaran digital melalui pelaksanaan HUT Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabela Fest yang akan digelar pada Juni mendatang.
(sab)
