 |
| HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Selasa (19/5/2026). (Foto: Hilda Margaretha) |
BOLTIM, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah melalui program unggulan bertajuk “Boltim Bangkit” atau Bersama Antisipasi dan Pengendalian Gejolak Inflasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Boltim, Hariyono Gumalangit mengatakan, program tersebut telah diuji coba pada tahun lalu dan dinilai cukup efektif dalam menekan lonjakan harga sejumlah bahan pokok, terutama cabai rawit dan beras premium.
“Kami mencoba membuat sebuah program unggulan tahun ini dengan nama Boltim Bangkit, itu bersama antisipasi dan pengendalian gejolak inflasi di Kabupaten Boltim,” ujarnya pada pelaksanaan kegiatan HLM TPID dan TP2DD, Selasa (19/5/2026)?
Ia menjelaskan, pada akhir tahun lalu harga cabai rawit sempat melonjak hingga Rp122.500 per kilogram. Namun, melalui langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah, harga berhasil ditekan hingga kembali berada di kisaran Rp50.000 per kilogram.
“Angka kenaikan harga khususnya beras dan cabai rawit pada tahun lalu itu mencapai harga Rp122.500. Nah, pada akhir tahun itu menjadi Rp50.000,” katanya.
Selain cabai, harga beras premium juga disebut mulai kembali normal setelah dilakukan berbagai upaya stabilisasi pasar.
Pada tahun ini, implementasi program Boltim Bangkit dilakukan dengan pendekatan berbeda akibat keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah daerah memilih menyinergikan program pengendalian inflasi dengan bantuan pemerintah pusat melalui Dinas Pertanian.
Sebagai bagian dari program tersebut, Kabupaten Boltim memperoleh alokasi lahan cabai merah seluas sekitar 10 hektare yang bersumber dari APBN.
“Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur itu dialokasikan kurang lebih 10 hektar untuk APBN cabai merah,” ujarnya.
Pemerintah daerah menilai program tersebut berpotensi meningkatkan produksi cabai dalam jumlah besar sehingga mampu menjaga pasokan dan menekan harga di pasaran.
“Nah, mungkin kita surplus di sini, nah itu akan menekan harga juga,” katanya.
Selain itu, Pemkab Boltim juga berencana membangun kerja sama antardaerah guna menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah turut menyoroti fenomena kenaikan harga beras premium yang dinilai dipengaruhi perbedaan jenis beras yang diminati masyarakat.
Menurut hasil penelusuran lapangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), masyarakat di wilayah Boltim dan Kotamobagu lebih banyak memilih beras merek Rayo dibandingkan beras Super Win yang mengalami kenaikan harga.
“Yang diminati di sini beras rayo, sementara yang naik di sini beras super win,” ujarnya.
Pemerintah daerah berencana berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait mekanisme pelaporan harga komoditas agar lebih sesuai dengan kondisi pasar di daerah.
Selain beras dan cabai, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Boltim juga mulai menghimpun data terkait komoditas daging ayam ras dan bawang merah lokal.
Pemerintah menilai bawang merah lokal memiliki peluang besar menjadi penyeimbang harga karena dijual dengan harga lebih rendah dibanding produk dari luar daerah.
“Kami punya bawang merah lokal, Pak. Nah, memang mungkin sekarang masih kurang peminatnya. Tapi mempunyai peluang untuk bisa sebagai stabilisator harga,” katanya.
Pemerintah berharap optimalisasi produksi pangan lokal dapat menjadi langkah jangka panjang dalam menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
(sab)
