 |
| Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara pada Rapat Koordinasi Wilayah TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026 di Manado, Rabu (29/7/2026).((Indinews.id/Subhan)). |
MANADO, indinews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2026, Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Jemmy terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf Gubernur Sulut yang tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas kedinasan bersama Wakil Gubernur di sejumlah kementerian di Jakarta.
"Kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Sedianya beliau hadir bersama Bapak Wakil Gubernur, namun saat ini keduanya sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat diwakilkan di beberapa kementerian di Jakarta," ujar Jemmy.
Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta seluruh peserta yang mengikuti Rakorwil TPAKD.
Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda koordinasi rutin, melainkan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan strategi dalam memperluas akses keuangan di kedua provinsi.
"Forum ini bukan sekadar rutinitas koordinasi, tetapi harus dimaknai sebagai langkah krusial untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program-program kita demi memastikan perluasan akses keuangan di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo berjalan efektif dan berkelanjutan," ujar Jemmy.
Dalam kesempatan itu dijelaskan, Sulut memiliki 16 TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan Gorontalo memiliki tujuh TPAKD. Keberadaan forum tersebut dinilai menjadi motor kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan.
Pemerintah Provinsi Sulut juga menegaskan bahwa sektor keuangan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, hingga RPJMD Sulut 2025–2029.
Melalui koordinasi lintas sektor, TPAKD diharapkan mampu menggali potensi ekonomi daerah dengan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, sekaligus memperluas pembiayaan produktif bagi UMKM, usaha rintisan, dan sektor prioritas lainnya.
Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulut menetapkan sejumlah komitmen, di antaranya memperkuat literasi dan inklusi keuangan guna mencapai target Indeks Inklusi Keuangan Sulut sebesar 94,54 persen pada 2029.
Selain itu, pemerintah mendorong penguatan peran TPAKD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan, meningkatkan kualitas pelaporan melalui SI-TPAKD, serta mengoptimalkan pemanfaatan berbagai skema pembiayaan bagi masyarakat dan UMKM.
"Kita harus mempertegas komitmen seluruh pemerintah daerah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan guna mencapai target Indeks Inklusi Keuangan Sulut sebesar 94,54 persen pada tahun 2029," bunyi sambutan Gubernur.
Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Utara memperkuat implementasi program TPAKD di daerah masing-masing, terutama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Menurutnya, Sulut dan Gorontalo memiliki hubungan sejarah, budaya, perdagangan, dan konektivitas yang kuat sehingga dapat saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
"Akses keuangan bukan lagi sekadar membuka rekening bank atau penyaluran kredit, karena akses keuangan merupakan instrumen pembangunan untuk memperluas kesempatan usaha, meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat transformasi ekonomi di kedua daerah ini," tegasnya.
Di akhir sambutan, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar TPAKD mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan investasi dan konektivitas kawasan utara Indonesia.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada OJK yang dinilai konsisten mengembangkan TPAKD sebagai forum kolaborasi pembangunan ekonomi daerah.
"Saya yakin dengan semangat 'Torang Samua Basudara' dari Sulawesi Utara dan filosofi masyarakat Gorontalo, kolaborasi antara kedua provinsi akan menjadi kekuatan besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Indonesia," tutupnya.
(sab)
