 |
| Kepala OJK SulutGo, Robert H.P. Sianipar saat memberikan sambutan pada Rakorwil TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo, Rabu (29/7/2026).((indinews.id/Subhan)). |
MANADO, indinews.id - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) terus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPAKD Sulawesi Utara dan Gorontalo Tahun 2024 yang dihadiri pemerintah daerah, regulator, dan pelaku industri jasa keuangan, Rabu (29/7/2026).
Dalam sambutannya, Kepala OJK SulutGo, Robert H.P. Sianipar menyampaikan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah.
"TPAKD merupakan forum resmi untuk melakukan koordinasi antara pemerintah daerah, regulator, dan seluruh industri keuangan guna mendukung program pembangunan ekonomi daerah," ujar Robert.
Ia menjelaskan, berbagai program yang telah dirancang melalui pertemuan tingkat tinggi sebelumnya kini mulai diimplementasikan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Beberapa program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang telah berjalan antara lain pengembangan sapi potong di Kabupaten Gorontalo, komoditas nilam di Kabupaten Minahasa Selatan, kacang tanah di Kabupaten Minahasa, hingga program perikanan tangkap di Kota Bitung.
"Kami siap mendorong program-program yang sudah digagas masing-masing daerah. TPAKD harus dioptimalkan agar lembaga jasa keuangan dapat berperan lebih jauh dalam mendukung masyarakat maupun komoditas unggulan daerah," katanya.
Selain memperluas akses pembiayaan, TPAKD juga terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Program tersebut dilakukan melalui edukasi langsung maupun pemanfaatan platform digital.
Pihak penyelenggara menyebut capaian pelaksanaan Gencarkan di Gorontalo telah mencapai 100 persen. Sementara itu, program inklusi keuangan juga telah berjalan di enam kabupaten dengan dukungan berbagai program pengembangan komoditas.
Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, termasuk pelaku UMKM, masih bergantung pada rentenir atau sumber pembiayaan informal lainnya.
"Masih banyak masyarakat yang belum memahami fasilitas permodalan dari lembaga keuangan formal. Karena itu, literasi keuangan akan terus kami dorong melalui berbagai program TPAKD," ungkapnya.
Melalui Rakorwil tersebut, para peserta diharapkan dapat menyusun rekomendasi dan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Rakorwil TPAKD juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan industri jasa keuangan yang membahas arah kebijakan TPAKD, penguatan sektor keuangan dalam RPJPN dan RPJMN, hingga berbagai praktik baik pengembangan ekonomi daerah yang dapat direplikasi di wilayah lain.
"Kami berharap Rakorwil ini menjadi ruang koordinasi dan sinergi bagi seluruh pelaku TPAKD agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat," tuturnya.
(sab)
