 |
| Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, membuka kegiatan Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 di Manado, Selasa (4/8/2026).((Dok. Istimewa)). |
MANADO, indinews.id - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas data pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan inflasi Sulawesi Utara pada Juli 2026 mencatat deflasi sebesar 1,05 persen secara bulanan (month to month/mtm), sedangkan inflasi tahun berjalan berada di level 3,38 persen (year to date/ytd).
Capaian tersebut mengembalikan inflasi Sulut ke dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
"Meski inflasi kembali berada dalam sasaran nasional, tekanan pada kelompok pangan bergejolak tetap perlu diwaspadai karena Sulawesi Utara masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, terutama untuk komoditas cabai, bawang merah, dan hortikultura," ujar Joko.
Menurutnya, penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) harus didukung data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan mutakhir.
Dengan demikian, Neraca Pangan Daerah diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto, memaparkan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026.
Ia menjelaskan neraca pangan berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi kekurangan maupun surplus pasokan, mengantisipasi gejolak harga, serta menentukan langkah intervensi pemerintah.
Tri mengungkapkan hingga tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 pemerintah kabupaten/kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan.
Namun, pembaruan data secara berkala dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan. Ia juga memperkenalkan Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai sarana pelaporan dan pemantauan stok pangan.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara, Norma Olga Frida Rega, menyampaikan dukungan data statistik dalam penyusunan Neraca Pangan Strategis.
Data yang dipaparkan mencakup produksi padi dan jagung, perkembangan inflasi pangan, hingga indikator ketahanan pangan seperti Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES).
Menurut Norma, data tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat kapasitas produksi, tingkat kecukupan pangan, tekanan harga, serta kerentanan pangan di setiap kabupaten dan kota sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Kegiatan ditutup dengan komitmen seluruh Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Utara untuk terus memperkuat penyusunan dan pemutakhiran Neraca Pangan Daerah guna menghasilkan data yang akurat, konsisten, dan berkelanjutan.
(sab)
