 |
| High Level Meeting (HLM) perdana tahun 2025 di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Foto: Istimewa) |
MANADO, indinews.id — Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High Level Meeting (HLM) perdana tahun 2025 di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (21/1/2025).
Pertemuan ini difokuskan pada upaya pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri serta percepatan digitalisasi di daerah.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko, menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Sulut sepanjang 2024 menunjukkan hasil menggembirakan.
Inflasi Sulut tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional. Selain itu, Provinsi Sulut juga meraih empat penghargaan dalam ajang Championship TP2DD 2024 dan 100 persen pemerintah daerah telah masuk dalam kategori “Digital” pada semester I-2024.
“Memasuki bulan Ramadan dan Idulfitri, kita harus waspada karena secara historis, inflasi pada periode ini di kota-kota IHK cenderung lebih tinggi, terutama untuk komoditas pangan. Faktor geografis, seperti wilayah kepulauan, juga turut memengaruhi lonjakan harga akibat tantangan distribusi,” ujar Andry.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota di Sulut turut memaparkan tantangan yang dihadapi dalam mengendalikan inflasi dan mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menjelang Championship 2025.
Menanggapi hal itu, Asisten Daerah II Setprov Sulut, Tahlis Gallang, yang mewakili Gubernur Sulut, menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk menjaga stabilitas harga, khususnya di tengah peningkatan permintaan saat Ramadan dan Idulfitri.
Tahlis memaparkan lima langkah konkret yang dapat dilakukan, yakni:
• Identifikasi potensi peningkatan konsumsi;
• Pelaksanaan sidak pasar secara rutin;
• Penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM);
• Kerja sama antar daerah untuk optimalisasi distribusi;
• Pemetaan perilaku dan karakteristik konsumsi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi melalui digitalisasi, seperti penggunaan QRIS, percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta mengaktifkan dan memanfaatkan fasilitas transaksi elektronik.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap implementasi elektronifikasi retribusi daerah, BI Sulut memberikan penghargaan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK Provinsi Sulut dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, yang telah aktif menggunakan kanal digital ORIS dalam pembayaran retribusi.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis penyusunan laporan TPID tahun 2024 yang diikuti oleh perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi tim dalam menyusun laporan yang akurat, komprehensif, dan sesuai standar.
(sab)
