 |
| Ilustrasi istimewa |
JAKARTA, indinews.id - Pertamina Patra Niaga menegaskan informasi yang beredar di media sosial terkait larangan penggunaan BBM jenis Pertalite untuk merek kendaraan tertentu mulai 1 Juni 2026 adalah tidak benar.
Perusahaan menyatakan hingga kini belum ada kebijakan maupun arahan resmi dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Kata Roberth, informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator.
"Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Roberth dalam keterangan resmi, Sabtu (24/5/2026).
Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga tetap menjalankan mandat distribusi energi sesuai kebijakan pemerintah dan regulator yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah.
"Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” tambahnya.
Pertamina juga memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite di seluruh wilayah masih berlangsung normal.
Adapun Program Subsidi Tepat disebut sebagai bagian dari upaya penyaluran energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan daftar kendaraan yang viral di media sosial.
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum menyebarluaskan informasi di ruang digital.
Untuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.
(sab)
