 |
| Pembukaan North Sulawesi Investment Forum (NSIF) 2026 di Manado, Jumat (7/8/2026). (Dok. Istimewa) |
MANADO, Indinews.id - Sulawesi Utara tidak lagi cukup mengandalkan daftar panjang potensi daerah untuk menarik investor. Tantangan berikutnya adalah mengubah potensi tersebut menjadi proyek konkret yang layak secara bisnis, memiliki kepastian hukum, serta mampu direalisasikan.
Persoalan itu menjadi benang merah dari berbagai langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Bank Indonesia (BI) sepanjang 2026.
Mulai dari penguatan Regional Investor Relations Unit (RIRU), peningkatan kapasitas pemerintah daerah, penyiapan proyek melalui North Sulawesi Investment Challenge (NSIC), hingga mempertemukan pemilik proyek dengan investor melalui North Sulawesi Investment Forum (NSIF).
Strategi tersebut ditempuh ketika pemerintah daerah memasang target investasi yang lebih tinggi. Realisasi investasi Sulut pada 2025 mencapai Rp10,1 triliun, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar Rp7,4 triliun.
"Target investasi Sulut pada 2026 meningkat menjadi Rp12,13 triliun, dengan realisasi hingga triwulan I 2026 telah mencapai sekitar 18 persen," ujar Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Franciscus Manumpil, saat membuka Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU 2026 di Kantor Perwakilan BI Sulut, Mei lalu.
Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menyampaikan ekonomi Sulut pada triwulan I 2026 tumbuh 5,54 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan perekonomian daerah tetap bergerak. Namun, pemerintah dan BI melihat masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas investasi sekaligus memperluas penyebarannya.
“RIRU Sulut perlu melakukan penajaman prioritas promosi investasi pada sektor yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan potensi daerah,” kata Joko pada Mei lalu.
Melalui DTM RIRU 2026, BI dan Pemprov Sulut memperkuat koordinasi lintas instansi. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya memastikan proyek investasi benar-benar siap ditawarkan kepada calon investor.
Sebelumnya, pembinaan terhadap 15 kabupaten dan kota telah menghasilkan 17 proposal investasi siap tawar. Proses tersebut kemudian dikembangkan melalui berbagai tahapan capacity building dan kurasi proyek.
Pendekatan itu dilakukan karena investor membutuhkan lebih dari sekadar informasi mengenai potensi daerah. Mereka membutuhkan kepastian mengenai legalitas, lokasi, model bisnis, kelayakan proyek, skema pembiayaan, hingga prospek keuntungan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menyiapkan proyek dengan prinsip clean and clear.
BI kemudian menggandeng pemerintah daerah melalui rangkaian capacity building yang melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut tidak hanya menyasar aparatur pemerintah. Pemilik proyek juga diberikan pemahaman mengenai penyusunan proposal investasi, strategi promosi, serta upaya meningkatkan kesiapan proyek sebelum ditawarkan kepada investor.
Kepala DPMPTSP Daerah Provinsi Sulut, Hermina Syaloom Dailly Korompis, menegaskan bahwa persaingan investasi semakin ketat sehingga daerah tidak dapat hanya menunggu kedatangan investor.
"Investor mencari daerah yang siap, memiliki data yang akurat, serta memberikan kepastian yang jelas. Karena itu, kapasitas pemerintah daerah sebagai fasilitator investasi harus terus diperkuat," ujarnya pada Juni lalu.
Menurutnya, arah pembangunan investasi daerah harus sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Utara 2025–2030, yakni mewujudkan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Fokus investasi diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, pengembangan agribisnis, serta sektor pariwisata yang didukung regulasi dan inovasi.
Pemerintah juga mendorong investasi yang mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia, memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, serta membangun ekosistem pariwisata cerdas yang inklusif.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa realisasi investasi Sulawesi Utara pada triwulan I 2026 mencapai sekitar Rp2,13 triliun.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang telah mencapai sekitar Rp3 triliun.
"Capaian ini menjadi tanda kewaspadaan bagi kita semua. Kita harus bergerak lebih cepat untuk mengejar target investasi yang telah ditetapkan," katanya.
Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah didorong memetakan potensi strategis yang dapat dikembangkan menjadi proyek nyata dan siap ditawarkan kepada calon investor.
Joko Supratikto menjelaskan, BI mempersiapkan proyek-proyek yang benar-benar siap ditawarkan kepada investor.
"Nantinya proyek-proyek tersebut akan diikutsertakan dalam North Sulawesi Investment Challenge sebagai sarana promosi investasi daerah," ujarnya pada Juni lalu.
Setelah NSIC, agenda dilanjutkan dengan penyelenggaraan NSIF yang mempertemukan pemilik proyek dengan calon investor untuk melihat berbagai peluang investasi di Sulawesi Utara.
Menurut Joko, upaya menarik investor tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan proses panjang, pendekatan intensif, serta kesiapan proyek yang matang agar mampu memberikan kepastian dan keuntungan bagi seluruh pihak.
"Menawarkan proyek investasi bukan pekerjaan yang mudah. Yang paling penting adalah proyek tersebut harus jelas, siap ditawarkan, dan memberikan manfaat tidak hanya bagi investor, tetapi juga bagi pemilik proyek dan masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, sejumlah proyek yang diikutsertakan pada ajang investasi tahun sebelumnya memperoleh respons positif dari calon investor.
Salah satunya adalah pengembangan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Manado yang menjadi pemenang Investment Challenge 2025.
Program transportasi massal tersebut terus menunjukkan perkembangan, termasuk peluang kerja sama dengan pihak yang berminat menambah armada kendaraan berbasis listrik untuk mendukung layanan transportasi perkotaan.
Joko juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemprov Sulut dalam memperkuat iklim investasi daerah.
"Bank Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong investasi masuk ke Sulawesi Utara. Tujuannya adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, serta memastikan investasi dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan," ujarnya.
Dari Proposal ke Meja Investor
 |
| Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto saat memberikan sambutan, Rabu (17/6/2026). (Indinews.id/Subhan) |
Setelah melalui tahapan persiapan, proyek investasi diarahkan masuk dalam NSIC 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari proses seleksi dan pematangan proyek sebelum dipromosikan lebih luas melalui NSIF.
Konsep tersebut memperlihatkan perubahan strategi promosi investasi Sulut. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan proposal dari daerah, tetapi juga melakukan kurasi dan penyempurnaan agar proyek memiliki informasi yang lebih lengkap dan kredibel.
Pada NSIF 2026, sebanyak 17 proyek investasi potensial telah dipersiapkan. Tiga proyek utama dipresentasikan kepada investor, sementara sembilan proyek lainnya yang telah berada pada tahap lanjutan mendapatkan pendampingan melalui program investment aftercare dan difasilitasi untuk melakukan pertemuan bisnis secara langsung dengan calon investor.
Joko menegaskan, rangkaian proses tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan promosi.
“Kami tidak ingin proyek hanya berhenti pada proposal atau sekadar dipamerkan. Yang paling penting adalah realisasi investasi tersebut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan utama Sulut, yakni memperpendek jarak antara potensi investasi, proposal, ketertarikan investor, dan realisasi proyek.
Di tengah strategi tersebut, persoalan lain yang dihadapi adalah realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang masih terkonsentrasi di wilayah dan sektor tertentu.
Karena itu, pemerintah dan BI mendorong diversifikasi agar investasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan di lokasi atau sektor tertentu, tetapi memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi perekonomian Sulut.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Sulut tumbuh 5,42 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Pada periode yang sama, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7,12 persen, sedangkan sektor konstruksi tumbuh 7,63 persen.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya aktivitas pembangunan dan pembentukan kapasitas ekonomi baru di Sulut. Namun, momentum itu juga perlu diarahkan agar investasi yang masuk memberikan dampak lebih luas.
Melalui NSIF 2026, pemerintah semakin mempertegas arah investasi yang ingin dikembangkan. Bukan sekadar investasi yang menghasilkan aliran modal, tetapi investasi yang mampu menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki Sulawesi Utara.
Hilirisasi komoditas kelautan, perikanan, dan pertanian menjadi salah satu sektor yang ditawarkan kepada investor.
Peluang tersebut mencakup industri pengolahan kelapa terpadu, oleokimia, oleofood, serta industri perikanan yang didukung teknologi rantai dingin atau cold chain.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat sumber daya alam daerah tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Produk lokal dapat diproses lebih lanjut sehingga menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar di dalam daerah.
Sektor hijau juga menjadi bagian dari strategi tersebut
 |
| Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay bersama Bank Indonesia dan jajaran pemerintah daerah saat memimpin Dedicated Team Meeting RIRU Sulut 2026 di Manado, Kamis (21/5/2026). (Foto. Bahtin Razak) |
Sulut memiliki bauran energi terbarukan yang disebut mendekati 40 persen dari total pasokan listrik serta potensi panas bumi lebih dari 800 megawatt yang tersebar di Lahendong, Tompaso, dan kawasan Gunung Ambang.
Potensi tersebut ditawarkan bersamaan dengan peluang investasi di sektor kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, kesehatan, serta pengembangan kawasan industri.
Selain sumber daya alam, pemerintah juga mengandalkan posisi geografis Sulawesi Utara sebagai salah satu daya tarik investasi.
Pelabuhan Hub Internasional Bitung dan Bandara Internasional Sam Ratulangi menjadi bagian dari infrastruktur yang mendukung posisi Sulut sebagai gerbang perdagangan menuju kawasan Pasifik.
Di sektor logistik, program Direct Call Pelabuhan Bitung diarahkan untuk memperkuat konektivitas perdagangan menuju Asia Pasifik dan Tiongkok.
Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Bitung, Didit Prayudi Sidharta, program tersebut ditujukan untuk menekan waktu distribusi barang yang sebelumnya dapat mencapai satu hingga dua bulan menjadi sekitar lima hingga delapan hari.
“Hingga saat ini, program Direct Call telah terlaksana tiga kali dan direncanakan berlanjut secara berkesinambungan,” ujarnya pada Mei lalu.
Pemerintah berharap konektivitas tersebut dapat memperkuat daya saing proyek sekaligus menekan salah satu komponen biaya yang menjadi pertimbangan penting bagi investor.
Promosi investasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepastian berusaha
 |
| Peserta kegiatan capacity building Regional Investor Relations Unit (RIRU) mengikuti pemaparan terkait strategi percepatan investasi dan pengembangan proyek unggulan di Sulawesi Utara, Rabu (17/8/2026) (Indinews.id/Subhan) |
Pemprov Sulut mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik berbasis digital, penggunaan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO), serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital.
Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian mengenai perizinan, tata ruang, lokasi, dan aspek legalitas proyek.
Dalam NSIF 2026, pemerintah juga menegaskan kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), jaminan keamanan investasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dan kawasan industri prioritas.
Dengan demikian, strategi menarik investasi tidak hanya dilakukan dari sisi promosi, tetapi juga melalui pembenahan ekosistem investasi.
Rangkaian proyek yang dipromosikan menunjukkan investasi Sulut tidak hanya terpusat pada satu sektor.
Dalam NSIF 2026, proyek yang ditawarkan antara lain pengembangan kawasan perikanan terpadu di Kepulauan Sangihe, pengembangan destinasi Danau Linow di Tomohon, Pulau Likri di Minahasa, Kawasan Ekonomi Khusus Likupang di Minahasa Utara, hingga pembangunan layanan hemodialisis di Kotamobagu.
Ragam proyek tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas basis investasi sekaligus menghubungkan potensi masing-masing daerah dengan kebutuhan investor.
Pendampingan tidak berhenti pada penyusunan proposal. Prosesnya mencakup penyempurnaan studi kelayakan, konsultasi substansi, kunjungan lapangan, identifikasi skema pembiayaan, serta fasilitasi pertemuan dengan lembaga pembiayaan dan calon investor.
Tantangan Setelah Forum
 |
| Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Joko Supratikto memaparkan perkembangan ekonomi daerah dan strategi penguatan investasi pada North Sulawesi Investment Forum (NSIF) 2026 di Manado, Jumat (7/8/2026).((Dok. Istimewa)) |
Dengan seluruh rangkaian tersebut, pekerjaan Sulut belum selesai ketika forum investasi berakhir.
Justru setelah investor mengetahui proyek yang ditawarkan, tahapan yang lebih menentukan dimulai. Ketertarikan harus berkembang menjadi komunikasi bisnis, kemudian kerja sama, pembiayaan, pembangunan, hingga akhirnya proyek beroperasi.
Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu mempromosikan proyek, tetapi juga mengawal proses setelah investor menunjukkan ketertarikan. Tanpa pengawalan tersebut, proyek berisiko kembali berhenti pada tahap proposal.
Bagi Sulut, keberhasilan strategi investasi pada akhirnya bukan semata-mata ditentukan oleh jumlah forum yang digelar, proposal yang dibuat, atau investor yang hadir.
Ukuran yang lebih konkret adalah kemampuan mengubah proyek yang telah dikurasi menjadi investasi yang benar-benar berjalan.
Rangkaian DTM RIRU, capacity building, NSIC, hingga NSIF 2026 memperlihatkan pola yang semakin jelas. Sulut sedang membangun sistem promosi investasi yang dimulai dari penyiapan proyek, bukan sekadar mencari investor.
Potensi daerah dikumpulkan, proyek dikurasi, proposal diperbaiki, legalitas diperiksa, kelayakan dikaji, investor diperkenalkan, kemudian proyek didorong menuju kerja sama.
Pada saat yang sama, arah investasi mulai diarahkan pada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah, terutama hilirisasi, agroindustri, energi terbarukan, kesehatan, kelautan, dan perikanan.
Dengan ekonomi Sulut pada triwulan II 2026 tumbuh 5,42 persen dan PMTB tumbuh 7,12 persen, momentum tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, tantangan terbesar tetap berada pada tahap akhir: memastikan investasi benar-benar masuk ke lapangan, menciptakan aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Dari sinilah perjalanan investasi Sulawesi Utara memasuki babak berikutnya. Bukan lagi sekadar bagaimana menjual potensi daerah, melainkan bagaimana memastikan potensi tersebut berubah menjadi proyek yang hidup dan memberikan dampak nyata.
(sab)
