 |
| Kegiatan Media Update Triwulan I Kantor OJK Provinsi SulutGo Tahun 2026 (Foto indinews/Subhan) |
MANADO, indinews.id - Kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) hingga 31 Desember 2025 tercatat tetap bertumbuh dan stabil. Sejumlah indikator utama menunjukkan capaian positif, meskipun terdapat beberapa subsektor yang mengalami perlambatan.
Dalam pemaparan pada agenda Media Update Triwulan I Tahun 2026, disampaikan bahwa secara umum sektor jasa keuangan di kedua provinsi berada dalam kondisi terjaga.
“Secara umum, kinerja sektor jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo posisi 31 Desember 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan terjaga di hampir seluruh sektor, meskipun terdapat beberapa perlambatan dan penurunan di sektor spesifik,” kata Kepala OJK Provinsi SulutGo, Robert H.P. Sianipar, Rabu (4/3/2026).
Di sektor perbankan, pertumbuhan terjadi pada aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan kredit. Sulawesi Utara mencatat pertumbuhan aset sebesar 8,65 persen, DPK 10,87 persen, dan kredit 6,14 persen. Sementara Gorontalo tumbuh lebih moderat, dengan kenaikan aset 5,87 persen, DPK 5,60 persen, dan kredit 3,19 persen.
Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di kedua wilayah masih berada dalam batas aman, yakni 2,77 persen di Sulut dan 3,60 persen di Gorontalo.
Industri pasar modal juga menunjukkan geliat signifikan. Jumlah investor yang tercatat dalam Single Investor Identification (SID) per November 2025 meningkat 26,97 persen secara tahunan di Sulut dan 31,85 persen di Gorontalo.
Lonjakan juga terlihat pada nilai transaksi saham yang tumbuh masing-masing 141,90 persen dan 213,26 persen.
Perusahaan pembiayaan atau multifinance di wilayah Sulut dan Gorontalo membukukan pertumbuhan pembiayaan sebesar 7,32 persen secara tahunan.
Di Sulut, pertumbuhan mencapai 6,47 persen, sedangkan Gorontalo 10,02 persen. Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) relatif rendah, yakni 2,98 persen di Sulut dan 2,31 persen di Gorontalo.
Sektor dana pensiun turut mencatatkan peningkatan, dengan pertumbuhan aset 4,57 persen dan investasi 5,18 persen secara tahunan.
Adapun pembiayaan melalui fintech lending mengalami lonjakan cukup tinggi. Di Sulut, pertumbuhannya mencapai 36,78 persen dan di Gorontalo 43,45 persen. Tingkat wanprestasi 90 hari (TWP 90) tetap rendah, masing-masing 1,47 persen dan 1,41 persen.
Sementara itu, subsektor yang mengalami perlambatan hingga akhir 2025 adalah asuransi jiwa, asuransi umum, serta modal ventura. Penurunan tercermin dari melemahnya premi dan penyaluran pembiayaan.
Literasi dan Inklusi Terus Digenjot
Selain menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, Kantor OJK SulutGo juga berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, indeks literasi keuangan tercatat 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kedua indeks tersebut secara seimbang, memperkecil kesenjangan di antara keduanya, serta memastikan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berjalan seiring dengan akses yang dimiliki,” jelasnya.
Sepanjang 2025 hingga Desember, Kantor OJK SulutGo telah menggelar 105 kegiatan edukasi yang diikuti 699.663 peserta di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo, termasuk Maluku Utara. Sasaran edukasi mencakup pelajar dan mahasiswa, perempuan, pelaku UMKM, petani dan nelayan, penyandang disabilitas, karyawan, komunitas, profesi, masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta pekerja migran dan keluarganya.
Maluku Utara masih masuk dalam cakupan capaian karena Kantor OJK Provinsi Maluku Utara baru resmi beroperasi pada 6 Oktober 2025, sehingga sebelumnya kegiatan edukasi dilaksanakan oleh OJK SulutGo.
Selain edukasi langsung, OJK juga menjalankan program OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) melalui Training of Trainers (ToT) bagi perangkat desa, mahasiswa, dosen, dan aparatur sipil negara. Program ini bertujuan mencetak duta literasi keuangan yang dapat menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat.
Untuk mendorong inklusi keuangan, OJK bersama pemerintah daerah dan industri keuangan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan sejumlah program, antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bohusami, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Desa Implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), serta pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.
Sejak 2021 hingga 31 Desember 2025, realisasi penyaluran KUR Bohusami yang bekerja sama dengan Bank SulutGo telah mencapai Rp220,86 miliar kepada 6.407 debitur.
Secara keseluruhan, OJK menilai sinergi antara penguatan kinerja industri dan peningkatan literasi serta inklusi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(sab)
