MANADO, indinews.id - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, menyoroti capaian realisasi investasi Sulut pada Triwulan I Tahun 2026 yang baru mencapai Rp2,13 triliun atau sekitar 18 persen dari target tahunan sebesar Rp12,13 triliun.
Hal itu disampaikan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wagub Sulut, Victor Mailangkay dalam Dedicated Team Meeting (DTM) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Tondano Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara.
Menurutnya, kondisi tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 33 persen dari target investasi tahunan.
“Ini adalah sinyal waspada. Jika kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, dimana saat itu kita mampu mencapai 33 persen dari target, maka capaian saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini harus menjadi ‘Wake-Up Call’ bagi kita semua,” katanya.
Ia menjelaskan, dari total realisasi investasi Rp2,13 triliun pada triwulan pertama 2026, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi sebesar Rp1,53 triliun atau 72 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp593 miliar atau 28 persen. Realisasi tersebut juga tercatat menyerap 5.070 tenaga kerja Indonesia.
Kota Manado menjadi daerah dengan kontribusi investasi terbesar mencapai Rp989 miliar atau 46 persen dari total realisasi investasi, disusul Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp779 miliar atau 36 persen.
Namun demikian, gubernur menilai masih terjadi ketimpangan investasi antarwilayah di Sulut. Sejumlah daerah seperti Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Bitung, dan Kota Tomohon disebut masih mencatat angka investasi relatif rendah.
“Saya minta Bupati dan Walikota di wilayah lainnya untuk segera melakukan evaluasi mendalam: mengapa investasi belum maksimal masuk ke daerah Anda? Apakah kendalanya pada regulasi daerah, ketersediaan lahan, ataukah kurangnya promosi yang efektif?” ujarnya.
Dalam forum tersebut, gubernur juga menekankan pentingnya strategi intervensi untuk mempercepat realisasi investasi.
Strategi itu meliputi pengawasan ketat proyek strategis daerah, penyelesaian hambatan regulasi dan konflik lahan, hingga diversifikasi sektor ekonomi menuju hilirisasi industri dan pariwisata padat karya.
Menurutnya, hilirisasi sektor unggulan menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi Sulawesi Utara, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata.
“Di sektor Perikanan, kita harus fokus pada pengolahan Tuna dan Cakalang agar yang kita ekspor bukan lagi bahan mentah. Di sektor Pertanian, hilirisasi Kelapa dan turunannya harus diperluas,” katanya.
Selain itu, Yulius Selvanus turut menyoroti pentingnya percepatan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Saat ini baru sembilan daerah yang telah memiliki MPP aktif.
Ia meminta enam kabupaten lainnya segera mengoperasikan MPP guna meningkatkan kemudahan investasi dan pelayanan publik berbasis digital.
“Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir tatap muka, yang pada gilirannya akan menutup celah pungutan liar dan KKN,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong seluruh kepala daerah agar lebih proaktif menawarkan proyek investasi yang siap ditransaksikan kepada investor melalui dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO).
Ia menekankan bahwa proyek yang dipromosikan harus berstatus “clear and clean”, mulai dari kesiapan lahan, dokumen lingkungan, hingga skema keuntungan investasi yang jelas.
Pada kesempatan itu, gubernur turut mengajak seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara untuk aktif mengikuti North Sulawesi Investment Challenge (NSIC) 2026 sebagai wadah promosi proyek investasi unggulan daerah.
“Investasi bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan dan keberanian kita melakukan reformasi birokrasi. Saya tidak butuh laporan administrasi, Saya butuh eksekusi nyata di lapangan,” tegasnya.
Yulius Selvanus optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang berkelanjutan.
“Kita harus menyadari bahwa sinergi erat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan industri perbankan adalah kunci mutlak keberhasilan kita,” pungkasnya.
(sab)
