 |
| HLM TPID Kota Bitung bersama BI Sulut yang juga dihadiri unsur Pemerintah Kota Bitung, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan terkait, Jumat (26/6/2026) (Dok. Lily Paputungan) |
BITUNG, indinews.id - Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk tetap mewaspadai dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pergerakan inflasi di daerah.
Kondisi geopolitik dunia yang masih bergejolak dinilai berpotensi memengaruhi harga berbagai komoditas melalui kenaikan biaya logistik dan rantai pasok.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bitung yang juga dihadiri unsur Pemerintah Kota Bitung, Forkopimda, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bitung atas keberhasilannya meraih predikat sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi kategori kota di Sulawesi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
"Kami menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Pemerintah Kota Bitung atas capaian terbaik sebagai pengendali inflasi tingkat kota se-Sulawesi. Ini merupakan bukti nyata komitmen seluruh anggota TPID dalam menjaga stabilitas harga," ujar Joko, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah yang telah menjadi kebiasaan di daerah, seperti gerakan menanam cabai di lingkungan rumah tangga.
Upaya-upaya sederhana tersebut dinilai berkontribusi dalam mengendalikan inflasi, terutama untuk komoditas pangan yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi di Sulawesi Utara.
Ia menjelaskan bahwa komoditas bawang merah, cabai, tomat, serta beras masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi laju inflasi di wilayah tersebut.
Selain membahas kondisi daerah, BI juga memaparkan perkembangan ekonomi global yang diperkirakan akan berdampak terhadap inflasi nasional maupun daerah.
"Konflik di Timur Tengah memang mulai menunjukkan sedikit peredaan, tetapi tingkat ketidakpastiannya masih tinggi. Kondisi ini memengaruhi rantai pasok global, harga energi, penguatan dolar Amerika Serikat, hingga akhirnya dapat memicu imported inflation atau inflasi yang berasal dari faktor eksternal," katanya.
Menurut Joko, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan biaya logistik sehingga berdampak terhadap harga kebutuhan pokok yang sebagian besar masih dipasok dari luar Sulawesi Utara.
"Tidak semua kebutuhan pokok masyarakat Sulawesi Utara maupun Kota Bitung dapat diproduksi sendiri. Banyak komoditas yang masih didatangkan dari daerah lain sehingga biaya logistik menjadi faktor penting dalam pembentukan harga," ujarnya.
Joko juga mencatat harga bawang merah dan cabai mengalami kenaikan cukup tinggi sepanjang Juni. Selain dipengaruhi faktor global, pergerakan harga di daerah juga ditentukan oleh ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan pola konsumsi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto turut menjelaskan hasil Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 Juni 2026 yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen.
"Keputusan ini merupakan langkah preemptive untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen," jelasnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian langkah Bank Indonesia dalam memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
(sab)
