 |
| Suasana kegiatan media update OJK SulutGo bersama pimpinan lembaga jasa keuangan dan insan pers di Manado untuk membahas perkembangan sektor jasa keuangan serta program literasi dan inklusi keuangan tahun 2026, Kamis (25/6/2026). (Indinews.id/Subhan) |
MANADO, indinews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) terus memantau perkembangan sektor jasa keuangan di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.
Salah satu perhatian utama saat ini adalah meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala OJK SulutGo, Robert H. Sianipar dalam kegiatan media update yang mempertemukan insan pers dan pimpinan lembaga jasa keuangan untuk membahas kondisi terkini industri keuangan di daerah.
"Kami mencatat ada pertumbuhan yang meningkat untuk rasio NPL. Mudah-mudahan dari lembaga jasa keuangan dapat menyampaikan perkembangan dan merumuskan langkah-langkah dalam menangani risiko kredit yang meningkat ini," ujar Robert, Kamis (25/6/2026).
Meski menghadapi tantangan tersebut, OJK menilai kondisi ekonomi nasional maupun daerah masih menunjukkan ketahanan yang baik.
Inflasi yang terkendali serta pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap positif menjadi faktor pendukung utama.
Menurut OJK, aktivitas konsumsi masyarakat di Sulawesi Utara juga masih tumbuh, tercermin dari meningkatnya transaksi pembayaran dan belanja masyarakat.
"Kalau diukur dari jumlah transaksi pembayaran atau pembelanjaan, masih bertumbuh. Ini menjadi salah satu indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi," katanya.
Dari sisi perbankan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di Sulawesi Utara dan Gorontalo masih mencatat pertumbuhan positif. Secara tahunan, DPK di Sulawesi Utara meningkat 8,01 persen, sementara Gorontalo tumbuh 6,92 persen.
Sementara itu, penyaluran kredit di Sulawesi Utara tumbuh 6,97 persen. Berbeda dengan Gorontalo yang mengalami kontraksi sebesar 1,93 persen akibat pelunasan sejumlah kredit oleh debitur besar.
Meski terjadi kenaikan NPL, OJK menyebut kondisinya masih berada dalam batas aman. Rasio NPL di Sulawesi Utara tercatat sebesar 2,93 persen, sedangkan Gorontalo berada di angka 4,74 persen atau masih di bawah ambang batas lima persen.
Dalam upaya memperkuat industri perbankan, OJK juga mendorong program konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hingga triwulan II 2026, tercatat tiga BPR di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo telah menyelesaikan proses penggabungan usaha.
"Konsolidasi ini tidak mengurangi layanan kepada masyarakat. Justru memperkuat permodalan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan," jelasnya.
Selain sektor perbankan, OJK mengungkapkan perkembangan industri pergadaian di Sulawesi Utara. Saat ini telah terdapat dua perusahaan gadai swasta yang mengantongi izin resmi, masing-masing berada di Kota Manado dan Kota Kotamobagu.
Di bidang edukasi, OJK terus menggencarkan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 66,46 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada pada angka 80,51 persen.
Sepanjang semester pertama 2026, Kantor OJK SulutGo telah melaksanakan 34 kegiatan edukasi yang menjangkau 59.819 peserta di 17 dari 21 kabupaten/kota di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
"Kami optimistis hingga akhir tahun seluruh kabupaten dan kota dapat terjangkau program edukasi keuangan," ujarnya.
OJK juga mencatat telah membentuk 516 Duta Literasi Keuangan Indonesia serta mengoptimalkan layanan edukasi melalui mobil SiMOLEK dan media sosial.
Dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, OJK bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan telah merealisasikan lima perjanjian kerja sama terkait pembiayaan komoditas unggulan daerah. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp6,23 miliar.
Sementara itu, melalui Satgas PASTI, OJK terus menindak pelaku usaha gadai ilegal. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang terdata, delapan telah berizin, enam sedang mengurus perizinan, dua mengajukan penutupan usaha, dan 28 lainnya telah dilaporkan ke Satgas PASTI Pusat karena belum mengajukan izin operasional.
Di bidang perlindungan konsumen, hingga Juni 2026 OJK menerima 571 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Sebanyak 490 pengaduan berasal dari Sulawesi Utara dan 81 pengaduan dari Gorontalo.
Selain itu, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga terus dimanfaatkan masyarakat. Hingga akhir Juni, OJK telah melayani 5.123 permintaan SLIK, terdiri atas 2.484 layanan tatap muka dan 2.639 layanan daring.
Pada semester kedua tahun ini, OJK akan melanjutkan sejumlah program strategis, antara lain Bulan Literasi Keuangan (BLK), Financial Literacy Award, KEJAR Award, serta Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) yang akan berlangsung mulai Juli hingga September 2026.
OJK juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus.
Menutup kegiatan tersebut, OJK menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung edukasi masyarakat terkait sektor jasa keuangan.
"Media memiliki peran yang sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan mendidik. Melalui sinergi yang kuat, kita dapat membangun sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berdaya saing," tutupnya.
(sab)
