 |
| Gubenur Sulut, Yulius Selvanus usai menghadiri talkshow Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Jakarta, Jumat (26/6/2026). (Dok. Istimewa) |
JAKARTA, indinews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menilai upaya menekan angka stunting, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan angka harapan hidup tidak dapat dilakukan secara terpisah. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dan membutuhkan dukungan berbagai sektor pembangunan.
Gubenur Sulut, Yulius Selvanus mengatakan kualitas hidup masyarakat tidak hanya ditentukan oleh layanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi pendidikan, kondisi ekonomi, infrastruktur, hingga budaya masyarakat.
"Menurunkan stunting dan kemiskinan merupakan cara untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Anak yang sehat hari ini adalah sumber daya manusia unggul Sulawesi Utara pada masa mendatang," ujar Gubenur saat menghadiri talkshow Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menjelaskan, tingkat literasi masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut. Sulawesi Utara bahkan mencatat angka melek huruf mencapai 99 persen.
"Angka melek huruf di Sulut mencapai 99 persen dan termasuk yang tertinggi di Indonesia. Artinya, masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap pengetahuan dan informasi," katanya.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki kemampuan membaca dan memahami informasi akan lebih mudah menerima edukasi terkait kesehatan, gizi, maupun pola pengasuhan anak sehingga berdampak pada penurunan stunting.
Selain pendidikan, pemerintah juga menilai pembangunan infrastruktur memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sektor pekerjaan umum, misalnya, berperan dalam penyediaan air bersih, sanitasi, pembangunan jalan, hingga penyediaan rumah layak huni yang secara langsung memengaruhi kesehatan masyarakat.
"Kesehatan tidak berdiri sendiri. Ada pendidikan, infrastruktur, air bersih, sanitasi, hingga akses jalan yang semuanya ikut menentukan kualitas hidup masyarakat," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulut juga mengandalkan budaya gotong royong atau Mapalus sebagai kekuatan sosial dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk kesehatan masyarakat.
Selain itu, penguatan peran perempuan dan optimalisasi Posyandu turut menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah.
Saat ini, Posyandu tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan bayi dan balita, tetapi juga menjalankan enam fungsi pelayanan yang mencakup pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Posyandu sekarang memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat. Ini sangat membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah," katanya.
Menurutnya, kesehatan masyarakat merupakan hasil kerja bersama lintas sektor dan tidak hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit maupun tenaga kesehatan semata.
"Kesehatan masyarakat bukan hanya urusan rumah sakit, tetapi merupakan hasil kolaborasi semua pihak," ujarnya.
Terkait penghargaan yang diterima Sulut atas keberhasilan penanganan stunting dan pelayanan gizi masyarakat, Gubernur Yulius memastikan capaian tersebut tidak membuat daerah berpuas diri.
Ia mengungkapkan penghargaan tersebut justru menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan dan program pembangunan bagi masyarakat.
"Penghargaan merupakan kehormatan bagi kami, tetapi bukan berarti kami boleh lengah. Pemerintah pusat memberikan penilaian agar daerah terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat," katanya.
Atas capaian tersebut, Sulut memperoleh dana insentif sekitar Rp3 miliar yang akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penguatan sektor pendidikan.
Pemerintah daerah juga mulai melakukan terobosan untuk mengatasi kekurangan tenaga dokter yang masih menjadi tantangan di wilayah kepulauan.
Saat ini Sulut diperkirakan membutuhkan sekitar 3.300 dokter umum, sementara jumlah dokter yang tersedia baru berkisar 2.300 orang.
Kondisi serupa juga terjadi pada dokter gigi. Dari kebutuhan hampir 2.000 dokter gigi, jumlah yang tersedia baru sekitar 355 orang.
"Kami masih kekurangan sekitar 900 dokter umum dan lebih dari 1.500 dokter gigi. Karena itu kami harus melakukan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan," ujarnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri Manado (Unima) dengan kuota awal sebanyak 50 mahasiswa yang seluruhnya berasal dari Sulut dan mendapatkan beasiswa.
Program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis, terutama di wilayah kepulauan yang masih mengalami keterbatasan jumlah dokter.
"Kami memiliki 382 pulau dan tiga kabupaten kepulauan yang masih kekurangan dokter. Karena itu kami memprioritaskan putra-putri daerah agar nantinya dapat kembali mengabdi di wilayahnya masing-masing," katanya.
Selain Unima, pembukaan program pendidikan kedokteran juga tengah dipersiapkan oleh Universitas Klabat dan Universitas De La Salle Manado.
Gubernur Yulius berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di masa mendatang.
"Kami tetap berkomitmen menjaga masyarakat Sulut agar tetap sehat, aktif, produktif, dan bermartabat demi kemajuan daerah," ujarnya.
(sab)
