 |
| Karo Ekonomi Setdaprov Sulut, Reza A.W. Dotulung mengikuti Media Update Triwulan III Kantor OJK SulutGo, Rabu (19/8/2026).((Indinews.id/Subhan)). |
MANADO, indinews.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat berbagai program untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target indeks inklusi keuangan daerah sebesar 95,11 persen pada 2030.
Target tersebut menyasar sejumlah kelompok yang dinilai masih membutuhkan penguatan akses keuangan, di antaranya masyarakat perdesaan, warga di wilayah pesisir dan kepulauan, pelaku UMKM potensial, perempuan, serta generasi muda.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Karo Ekonomi Setdaprov Sulut), Reza A.W. Dotulung mengatakana, capaian indeks inklusi keuangan Sulawesi Utara yang telah mencapai lebih dari 94 persen dinilai menjadi sinyal positif. Pemerintah daerah menilai posisi tersebut menunjukkan target 2030 masih berada dalam jalur yang realistis untuk dicapai.
"Dan tentunya melihat capaian yang baru saja dirilis 94, sekian, artinya kita sudah berada pada on track yang tepat," ujar Karo Ekonomi Setdaprov Sulut, Reza A.W. Dotulung pada Media Update Triwulan III Kantor OJK SulutGo, Rabu (19/8/2026).
Meski demikian, keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi salah satu tantangan. Karena itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengandalkan kolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, serta berbagai pihak lainnya.
Salah satu langkah yang diperkuat adalah program Satu Rekening Satu Pelajar. Melalui program ini, setiap peserta didik di Sulawesi Utara didorong memiliki rekening tabungan pada lembaga jasa keuangan formal atas nama sendiri.
Sekolah dan tenaga pendidik juga diarahkan tidak lagi menghimpun tabungan siswa secara mandiri.
"Semuanya harus terintegrasi langsung dengan perbankan atas nama siswa sendiri. Ini adalah langkah taktis untuk membentuk karakter finansial yang sehat, cerdas, dan mandiri sejak usia pendidikan dasar serta menuju peserta didik yang siap dan prioritas di jenjang selanjutnya, khususnya SMA dan sederajat," tuturnya.
Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi lain. Perluasan penggunaan QRIS menjadi salah satu fokus, termasuk melalui relaksasi ketentuan merchant discount rate (MDR) yang telah disampaikan Bank Indonesia.
Akses pembiayaan UMKM juga menjadi perhatian. Pemprov Sulut mendorong pemanfaatan layanan fintech lending yang legal agar pelaku UMKM memiliki alternatif sumber permodalan yang lebih mudah dan aman.
Strategi lainnya adalah menghubungkan program bantuan sosial daerah dengan kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal serta kepesertaan aktif BPJS.
Upaya memperluas inklusi keuangan juga menyasar sektor nonbank. Pemerintah daerah berencana mengoptimalkan Lembaga Keuangan Mikro digital di desa sekaligus memperluas edukasi mengenai investasi melalui kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan sekaligus mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan formal secara tepat.
Di tengah meningkatnya penggunaan layanan digital, peran media massa juga dinilai semakin penting. Media diharapkan dapat membantu masyarakat memahami manfaat layanan keuangan sekaligus mewaspadai berbagai bentuk kejahatan finansial digital.
"Dari semua paparan tadi yang sudah lengkap, emm media harus mampu menjadi jembatan informasi sekaligus menjadi benteng pertahanan masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan digital seperti pinjaman online ilegal dan judi online," ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis target inklusi keuangan sebesar 95,11 persen pada 2030 dapat dicapai melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dalam rumah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau industri jasa keuangan, seluruh awak media bersama tentunya walida—kami ulangi—BPS (Badan Pusat Statistik), kami optimistis target inklusi 95,11 persen di tahun 2030 dapat kita capai bersama, dan tentunya boleh membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara," tuturnya.
(sab)
