 |
| Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyampaikan sambutan pada pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara serta mengajak seluruh pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026, Selasa (30/6/2026) (Indinews.id/Subhan) |
MANADO, indinews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut) untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan tersebut menjadi bagian dari agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia.
Ajakan itu disampaikan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Gubernur Yulius Selvanus yang disebut sebagai gubernur pertama di Indonesia yang menerbitkan surat dukungan resmi terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
"Terima kasih kepada Pak Gubernur. Sulawesi Utara menjadi gubernur pertama yang menyampaikan surat dukungan kepada BPS. Ini menjadi contoh bagi daerah lain. Kami sangat mengapresiasi komitmen tersebut," katanya, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan dilaksanakan setiap satu dekade. Hasilnya digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
"Sensus Ekonomi ibarat medical check-up bagi perekonomian. Dari data yang terkumpul, kita dapat mengetahui kondisi riil ekonomi sehingga kebijakan pembangunan bisa disusun secara lebih tepat sasaran," ujarnya.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki waktu pendataan yang lebih panjang, yakni sekitar dua setengah bulan. Selain mendata unit usaha dan pelaku usaha, petugas BPS juga melakukan pendataan ekonomi keluarga secara langsung dari rumah ke rumah.
Ia menilai Sulawesi Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, baik di sektor kelautan, pariwisata, pertanian, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui hasil sensus nanti, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai struktur ekonomi daerah.
BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sepanjang 2025 mencapai 5,66 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Pada saat yang sama, angka kemiskinan turun menjadi 6,62 persen.
"Kami mengapresiasi capaian Sulawesi Utara. Pertumbuhan ekonominya tinggi dan tingkat kemiskinannya lebih rendah dari rata-rata nasional. Ini menunjukkan pertumbuhan yang semakin berkualitas," katanya.
Selain itu, Sulawesi Utara juga dinilai mencatat kemajuan dalam pembangunan manusia, penurunan ketimpangan, percepatan penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta pemanfaatan teknologi informasi.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga menyoroti besarnya potensi sektor maritim, pariwisata, dan komoditas kelapa di Sulawesi Utara.
Data hasil sensus diharapkan mampu menjadi dasar untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan tersebut, sekaligus membantu UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas.
Ia menegaskan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"BPS memiliki semboyan TIR, yaitu Terima petugas Sensus Ekonomi 2026, Isi datanya dengan benar, dan Rahasia pasti terjamin," tegasnya.
Usai sambutan, peserta mengikuti pemutaran video layanan masyarakat Sensus Ekonomi 2026. Dalam tayangan tersebut, BPS mengajak masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus karena seluruh data dijamin aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Video itu juga mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar agar pemerintah memiliki data yang akurat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
(sab)
