MANADO, indinews.id- Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penerbitan surat edaran kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar ikut menyukseskan pendataan yang dilakukan hingga ke tingkat rumah tangga dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, gubernur menyebut data hasil sensus memiliki peran strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
"Sensus Ekonomi akan sangat berarti bagi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah pusat sebagai tolok ukur dalam merencanakan pembangunan," ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Ia mengungkapkan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi telah diberikan sejak awal melalui penerbitan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara. Langkah itu dilakukan setelah menerima informasi mengenai rencana pelaksanaan sensus dari pimpinan BPS.
"Saya langsung memerintahkan Sekretaris Provinsi berkoordinasi dengan BPS. Begitu tiba, surat edaran langsung saya tanda tangani agar seluruh kabupaten dan kota bergerak mendukung pelaksanaan sensus," katanya.
Menurut gubernur, seluruh pemerintah kabupaten dan kota kemudian menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan menerbitkan surat edaran di wilayah masing-masing sehingga proses pendataan dapat berjalan lebih lancar.
Ia mengakui pelaksanaan sensus di Sulawesi Utara memiliki tantangan tersendiri karena kondisi geografis yang terdiri atas ratusan pulau.
"Kami memiliki 382 pulau yang tersebar. Ada beberapa daerah kepulauan dan sejumlah kabupaten maupun kota juga memiliki pulau-pulau kecil. Ini tentu menjadi tantangan bagi petugas di lapangan," ujarnya.
Meski demikian, ia optimistis pengalaman BPS dalam melaksanakan Sensus Penduduk maupun Sensus Pertanian menjadi modal penting untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Gubernur juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan apabila petugas mengalami hambatan selama proses pendataan.
"Kalau ada kendala di lapangan, segera koordinasikan dengan pemerintah daerah. Mari kita bangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi agar pendataan berjalan cepat dan lancar," katanya.
Pada kesempatan itu, gubernur mengapresiasi capaian sementara pelaksanaan Sensus Ekonomi di Sulawesi Utara yang disebut menjadi salah satu daerah dengan progres pendataan tertinggi secara nasional.
"Sulawesi Utara harus tetap menjadi yang terdepan. Target kami penyelesaian pendataan bisa mencapai 100 persen lebih cepat," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan data yang benar karena informasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027.
"Saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data tetap terjamin," ujarnya.
Menurut gubernur, data yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan pemerintah daerah agar program pembangunan yang dirancang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
(sab)
