 |
| Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersama Bank Indonesia, Bapenda Kota Bitung, dan BNI saat peluncuran QRIS sebagai kanal pembayaran PBB-P2 Kota Bitung di Favehotel Bitung, Selasa (11/8/2026).((Dok. Istimewa)). |
BITUNG, indinews.id - Pemerintah Kota Bitung bersama Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat digitalisasi transaksi pemerintahan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang dirangkaikan dengan peluncuran QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Kegiatan yang berlangsung di Favehotel Bitung, Selasa (11/8/2026), menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi untuk memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
HLM dipimpin Wali Kota Bitung Hengky Honandar dan dihadiri Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, Kepala Bapenda Kota Bitung Theo Rorong, Wakil Pemimpin BNI Wilayah 11 Jodi Aditya Perdana, Kepala Cabang Bank SulutGo Bitung James Lumintang, serta sejumlah perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bapenda Kota Bitung melaporkan realisasi PAD hingga 31 Juli 2026 telah mencapai 64,64 persen dari target. Capaian itu tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didukung perluasan kanal pembayaran, baik melalui ATM dan EDC maupun kanal digital seperti QRIS dan mobile banking. Pemerintah daerah juga terus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta integrasi sistem pembayaran dengan administrasi perpajakan daerah.
Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto mengatakan, penguatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut ketersediaan kanal pembayaran, tetapi juga pemanfaatan oleh masyarakat, integrasi sistem, dan tata kelola transaksi.
Joko juga menyampaikan perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta evaluasi kinerja TP2DD Kota Bitung dalam Championship TP2DD. Sejumlah rekomendasi turut diberikan untuk meningkatkan kinerja digitalisasi daerah.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang semakin nyata, baik dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Joko.
Sementara itu, Wali Kota Bitung Hengky Honandar meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penerapan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Menurutnya, penggunaan pembayaran digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.
Hengky juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar penggunaan QRIS semakin luas.
“Digitalisasi penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hengky.
Sebagai langkah konkret setelah pelaksanaan HLM, Pemkot Bitung bersama Bank Indonesia, Bapenda Kota Bitung, dan BNI meluncurkan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran PBB-P2.
Dengan kanal tersebut, masyarakat dapat membayar PBB-P2 menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS dengan memindai kode QR melalui telepon seluler.
Selain memperluas pilihan pembayaran, penerapan QRIS diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Langkah ini juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem digital Pemerintah Kota Bitung.
Bapenda Kota Bitung turut memanfaatkan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIPAD) untuk mendukung pengelolaan pendapatan secara digital. Integrasi sistem administrasi dan kanal pembayaran diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung optimalisasi PAD.
(sab)
