 |
| Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto saat memberikan sambutan pada kegiatan High Level Meeting TPID, TP2DD, dan TPAKD di Boltara, Selasa (8/9/2026).((Dok.Sri Surya)) |
BOLTARA, indinews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah melalui pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Dalam pertemuan itu, kehadiran Bupati Boltara dinilai menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong berbagai program ekonomi, khususnya pengendalian inflasi dan transformasi transaksi menuju sistem nontunai.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto menyebutkan, tingkat digitalisasi transaksi di Boltara berdasarkan data yang dimiliki telah mencapai 100 persen. Namun, capaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan implementasi di lapangan.
“Digitalisasi di Boltara ini juga sudah 100 persen kalau saya lihat di data. Hanya memang perlu peningkatan di implementasi,” ujar Purwanto, Selasa (8/9/2026).
Ia mengatakan, penggunaan transaksi tunai masih cukup kuat di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah bersama TP2DD didorong terus memperluas kanal pembayaran digital sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kemudahan transaksi nontunai.
Menurutnya, penggunaan QRIS menjadi salah satu instrumen yang dapat mempercepat digitalisasi transaksi, termasuk di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau saat ini kalau saya lihat umumnya Gen Z, kemudian milenial dan anak-anak muda biasanya lebih senang menggunakan nontunai,” katanya.
Ia juga menceritakan pengalamannya saat mengunjungi salah satu kafe di wilayah Boltara. Transaksi di tempat tersebut sudah dapat dilakukan menggunakan QRIS.
“Saya cuma beli kopi, di situ alhamdulillah sudah bisa QRIS. Saya mengecek saja. Kalau belum berarti nanti saya dorong lagi teman-teman untuk semakin sosialisasi ke situ,” ujarnya.
Perluasan transaksi digital dinilai tidak hanya memberikan kemudahan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapannya outcome-nya meningkat, PAD-nya meningkat, yang membayar pajak juga akan semakin tergerak karena kemudahan, dan ujung-ujungnya adalah tambahan pendapatan untuk daerah,” katanya.
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga menjadi perhatian pemerintah dan TPID. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat ketersediaan pasokan pangan melalui Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan secara rutin bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog.
Program tersebut saat ini terutama menyasar komoditas beras dan minyak goreng. Sementara itu, pasokan cabai masih menjadi perhatian karena harga komoditas tersebut relatif tinggi.
Untuk menambah pasokan cabai di Sulawesi Utara, terdapat rencana mendatangkan komoditas tersebut dari Jawa, termasuk dari Surabaya.
“Harapannya nanti bisa memberikan tambahan pasokan untuk di wilayah Sulawesi Utara. Karena memang harga di sini sudah mahal,” ujarnya.
Selain mendatangkan pasokan dari luar daerah, masyarakat juga didorong menanam cabai secara mandiri sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
Sementara itu, sektor pertanian Boltara dinilai memiliki potensi besar, khususnya komoditas padi dan jagung. Penggunaan varietas baru bahkan disebut mampu menghasilkan produktivitas sekitar 9 hingga 10 ton, sehingga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi bagi petani.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan berbagai program kredit perbankan untuk memperkuat modal pelaku usaha dan petani.
Salah satu yang disoroti adalah program KUR Bohusami dari Bank SulutGo (BSG), yang menyasar sejumlah sektor, seperti nelayan, petani, UMKM, pariwisata, serta kelompok perempuan.
“KUR Bohusami itu ada sekitar enam, itu untuk nelayan, untuk petani, untuk UMKM, pariwisata, perempuan, dan lain-lain sebagainya,” katanya.
Program pembiayaan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat Bolmut, terutama petani dan pelaku UMKM, untuk menambah modal usaha serta meningkatkan produktivitas.
Ia menambahkan, peningkatan digitalisasi, pengendalian inflasi, serta perluasan akses pembiayaan harus dilakukan secara bersamaan. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah bersama TPID, TP2DD, dan TPAKD pun diharapkan terus memperkuat koordinasi agar berbagai program ekonomi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
(sab)
