 |
| Kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Auditorium lantai III Kantor Bupati Boltara, Selasa, (8/9/2026).((Dok.Sri Surya)). |
BOLTARA, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sulawesi Utara, terus memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendorong dukungan pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
Digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Boltara telah diterapkan sejak 2018. Hingga saat ini, seluruh transaksi belanja pemerintah daerah disebut telah dilakukan secara nontunai, meskipun pada sisi pendapatan masih terdapat sejumlah pos yang menggunakan transaksi tunai.
“Daerah ini sejak 2018 sudah nontunai, sudah digital untuk belanja, 100 persen belanja. Kalau pendapatan, memang masih ada beberapa pos pendapatan yang masih tunai,” ujar Bupati Boltara, Sirajudin Lasena pada kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Auditorium lantai III Kantor Bupati Boltara, Selasa, (8/9/2026).
Penerapan transaksi digital pada pendapatan daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang masih nyaman menggunakan uang tunai dalam melakukan pembayaran.
Untuk mempercepat perubahan kebiasaan tersebut, pemerintah daerah meminta aparatur sipil negara (ASN) menjadi contoh bagi masyarakat dengan membiasakan transaksi secara elektronik dalam berbagai aktivitas pembayaran.
“Kami juga menemui kendala untuk implementasinya, terkait dengan budaya masyarakat kita di Bolaang Mongondow Utara yang senang membawa uang tunai. Oleh sebab itu, ASN sudah kami instruksikan untuk menjadi contoh masyarakat agar kita lebih dahulu melakukan transaksi secara elektronik,” katanya.
Sejumlah penerimaan daerah mulai diarahkan ke sistem digital. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta beberapa jenis retribusi daerah telah menggunakan mekanisme pembayaran digital.
Pemerintah daerah berharap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terus memberikan dukungan dalam memperluas penggunaan transaksi digital, khususnya untuk penerimaan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat elektronifikasi sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Di sisi lain, sektor pertanian menjadi perhatian utama karena Boltara merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya banyak ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan. Berbagai kebijakan pembangunan daerah setiap tahun juga banyak diarahkan untuk mendukung kedua sektor tersebut.
Persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bibit, pupuk, dan air. Ketersediaan alsintan juga menjadi salah satu kebutuhan penting yang dinilai berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi usaha tani.
“Ada keluhan petani kita, di samping bibit, pupuk, dan air, yang tidak kalah penting adalah alsintan,” ujarnya.
Keterbatasan alsintan menjadi persoalan yang cukup serius karena kemampuan anggaran daerah belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan petani.
Pemerintah Kabupaten Boltara bahkan telah menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Menteri Pertanian dalam pertemuan sekitar dua bulan sebelumnya.
“Saya dua bulan kemarin ketemu langsung dengan Pak Menteri Pertanian untuk menyampaikan keluhan-keluhan petani kami di Bolaang Mongondow Utara terkait dengan ketersediaan alsintan,” katanya.
Menurutnya, pengadaan seluruh kebutuhan alsintan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan perkara mudah. Selain membutuhkan alat pertanian, pemerintah juga harus memperhitungkan kebutuhan peralatan untuk mendukung aktivitas nelayan.
“Kalau alsintan ini disediakan semua oleh APBD, kami tidak mampu. Sangat tidak mampu. Apalagi di samping alat pertanian, kami juga memikirkan alat-alat tangkap untuk nelayan,” ujarnya.
Karena keterbatasan tersebut, pemerintah daerah mendorong pola pembiayaan melalui perbankan. Gagasan yang dibahas adalah penyediaan kredit dengan bunga terjangkau untuk pengadaan alsintan yang dapat dimanfaatkan petani maupun kelompok tani.
“Di forum di Manado, kami menyampaikan agar berkolaborasi dengan perbankan, di mana ada kebijakan atau program kredit murah alsintan bagi para petani dan kelompok tani,” katanya.
Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah alat panen. Ketersediaan mesin panen dinilai belum sebanding dengan luas lahan dan pola tanam petani yang dilakukan secara serentak.
Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan alat panen melalui APBD juga terbatas. Pada tahun sebelumnya, jumlah alat yang dapat disediakan hanya beberapa unit, sementara pada tahun anggaran berjalan tidak tersedia pengadaan baru.
“Tahun kemarin di APBD kita alat panen itu hanya mampu tiga. Tahun 2024 dan 2025 hanya mampu satu, tahun ini tidak ada,” ujarnya.
Keterbatasan alat panen juga diperparah dengan minimnya minat masyarakat maupun kelompok tani untuk membuka usaha jasa penyewaan alsintan.
Akibatnya, ketika masa panen tiba secara bersamaan, kebutuhan alat meningkat tajam dan proses panen menjadi lebih lama.
Kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Pinogaluman. Wilayah ini memiliki luas sawah sekitar 300–400 hektare setiap tahun dan secara potensial mampu melakukan hingga tiga kali tanam dalam setahun. Namun, rata-rata petani melakukan dua kali tanam.
Karena pola tanam dilakukan secara serentak, masa panen juga berlangsung hampir bersamaan. Akibat keterbatasan mesin panen, sejumlah wilayah seperti Tuntulow Bersatu, Tuntulung, Kayuogu, hingga Buko Bersatu mengalami kesulitan saat memasuki musim panen.
“Pinogaluman itu tanamnya serentak, jadi panen juga serentak. Kewalahan kami kemarin itu di alat panen. Sampai ada yang rugi karena proses panennya terlalu lama,” katanya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boltara sempat meminta bantuan alat panen dari Kabupaten Gorontalo Utara pada akhir 2025. Namun, tambahan alat tersebut tetap belum mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.
“Waktu akhir 2025 saya sampai pinjam alat panen dari Gorontalo Utara. Telepon Pak Bupati, mohon kelompok yang ada di Gorontalo Utara meminjamkan alat panen. Itu pun tidak mampu,” ujarnya.
Bahkan, sekitar 10 unit mesin panen harus bekerja siang dan malam di lahan persawahan Pinogaluman. Kendati demikian, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk mempercepat seluruh proses panen.
“Bayangkan, siang malam kurang lebih ada 10 alat panen yang bekerja di sawah-sawah Pinogaluman. Itu pun tidak mampu,” katanya.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi dengan perbankan, Bank Indonesia, OJK, pemerintah pusat, serta pihak terkait dapat membuka akses pembiayaan alsintan yang lebih terjangkau.
Ketersediaan alat panen yang memadai dinilai penting untuk mencegah kerugian petani sekaligus menjaga produktivitas pertanian Boltara.
Di saat yang sama, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah juga diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan inklusi keuangan masyarakat.
Dengan semakin luasnya penggunaan transaksi elektronik, pemerintah daerah menargetkan penerimaan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
(sab)
