 |
| Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama Bank Indonesia dan OJK mengikuti High Level Meeting TPID dan TP2DD untuk membahas pengendalian inflasi, dampak El Nino, dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Selasa (8/9/2026).((Dok.Istimewa)). |
BOLTARA, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sulawesi Utara, meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino yang mulai memengaruhi sektor pertanian dan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bolmut yang turut dihadiri jajaran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bupati Boltara, Sirajudin Lasena menilai pertemuan tersebut memiliki posisi penting karena tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan di tingkat pimpinan daerah terkait pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah, serta perluasan akses keuangan masyarakat.
“Pertemuan ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi merupakan forum pengambilan kebijakan pada level pimpinan daerah untuk memastikan berbagai langkah pengendalian inflasi, percepatan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah, serta perluasan akses keuangan masyarakat dapat dilaksanakan secara terintegrasi, terukur, dan memberikan dampak yang nyata,” ujar Sirajudin Lasena.
Dalam pertemuan tersebut, kondisi cuaca menjadi perhatian serius. Boltara termasuk daerah yang mendapat peringatan terkait potensi dampak El Nino. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, wilayah tersebut telah mengalami hampir tiga bulan tanpa hujan.
Kekeringan berkepanjangan mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Pemerintah daerah mencatat sekitar 500 hektare lahan persawahan mengalami gagal panen akibat kondisi tersebut.
“Bolaang Mongondow Utara ini hampir tiga bulan belum turun hujan. Dampak dari El Nino telah berdampak terhadap sektor pertanian. Catatan kami kurang lebih ada 500 hektare sawah yang gagal panen,” katanya.
Selain tanaman padi, pemerintah juga sedang melakukan pendataan terhadap dampak kekeringan pada komoditas jagung. Luasan tanaman jagung yang terdampak diperkirakan juga telah mencapai lebih dari 500 hektare.
Di tengah persoalan produksi akibat cuaca, tekanan terhadap harga pangan juga dipengaruhi peningkatan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas.
Salah satunya berkaitan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di berbagai desa dan kecamatan di Boltara.
Kegiatan tersebut telah berlangsung hampir sebulan dan turut meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah bahan pangan. Kondisi itu kemudian ikut memengaruhi pergerakan harga komoditas di pasar.
“Ini otomatis permintaan terhadap komoditas-komoditas tertentu meningkat. Dalam rapat koordinasi kemarin, ada beberapa komoditas di Bolaang Mongondow Utara yang meningkat,” ujarnya.
Cabai rawit atau rica menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus. Berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Boltara berada di peringkat ketiga di Sulawesi Utara untuk IPH tertinggi, dengan cabai sebagai salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan tersebut.
Sirajudin mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan cabai. Sekitar satu bulan sebelumnya, penanaman perdana cabai dilakukan di Kecamatan Sangkub, tepatnya di Desa Sangkub 4.
Upaya tersebut dilakukan meskipun kondisi cuaca masih diliputi kekeringan. Pemerintah berharap penambahan produksi dari petani lokal dapat membantu menjaga pasokan cabai dan mengurangi tekanan harga di pasar.
Namun, harga cabai saat ini masih berada pada level tinggi. Harga komoditas tersebut disebut telah menembus Rp150.000 per kilogram.
“Langkah-langkah itu telah kami antisipasi. Satu bulan kemarin, walaupun di tengah kekeringan, kami telah melakukan penanaman perdana cabai di Kecamatan Sangkub, tepatnya di Sangkub 4. Namun, harga di pasar untuk cabai ini sudah luar biasa, sudah di atas Rp150.000 per kilogram,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Boltara bersama Bank Indonesia dan OJK selanjutnya diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menghadapi tekanan inflasi yang dipicu faktor cuaca dan meningkatnya permintaan masyarakat.
Pengendalian harga dinilai membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat produksi pangan lokal dan ketahanan ekonomi daerah.
(sab)
