 |
| Plt. Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas bersama Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto memimpin High Level Meeting TP2DD di Siau guna mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Kamis (30/1/2026).((Dok. Istimewa)) |
SIAU, indinews.id - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai upaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Siau, Kamis (30/7/2026), dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Kepulauan Sitaro Heronimus Makainas dan dihadiri Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sitaro Eddy Salindeho, Pemimpin Bank SulutGo Cabang Siau Cheryl L. Humiang, serta anggota TP2DD dari berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Heronimus Makainas mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Ia berharap kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank SulutGo sebagai bank pengelola kas daerah terus diperkuat agar implementasi transaksi digital semakin optimal.
Sementara itu, Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto menyampaikan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Semester II 2025 menunjukkan peningkatan dan telah meraih predikat "Digital".
"Meskipun menunjukkan tren positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulut Diperlukan komitmen pimpinan daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi ETPD," ujar Joko.
Menurutnya, penguatan digitalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pemberian insentif transaksi nontunai, serta penyusunan rencana aksi yang terukur.
Secara umum, kata Joko, ETPD di Siau menunjukkan tren yang sangat baik dari 2024 sampai 2025, dengan selisih peningkatan di atas rata-rata kabupaten/kota lain.
Namun demikian, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas layanan publik kepada masyarakat," katanya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta mengungkapkan bahwa budaya transaksi tunai masyarakat dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam memperluas penggunaan pembayaran nontunai di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Menanggapi hal tersebut, Joko menekankan pentingnya penyediaan kanal pembayaran yang memadai disertai pemberian insentif agar masyarakat terdorong beralih ke transaksi digital
Menutup kegiatan, Heronimus Makainas menyampaikan tiga arahan utama, yakni memperkuat strategi optimalisasi ETPD secara terintegrasi, meningkatkan sinergi pemerintah daerah dengan sektor perbankan untuk mempercepat implementasi KKPD, serta memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan karakteristik masyarakat.
(sab)
