 |
| Bupati Boltara, Sirajudin Lasena saat memberikan sambutan pada kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Auditorium lantai III Kantor Bupati Boltara, Selasa, (8/9/2026). ((Dok. Sri Surya)). |
BOLTARA, indinews.id - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sulawesi Utara, mendorong gerakan menanam cabai rawit atau rica dilakukan secara berkelanjutan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
Kenaikan harga rica menjadi perhatian karena sebagian besar pasokan komoditas tersebut masih berasal dari luar Bolmut.
Kondisi itu membuat masyarakat harus mengeluarkan uang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara produksi lokal belum mampu mencukupi permintaan.
Bupati Boltara, Sirajudin Lasena mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah menggalakkan gerakan menanam rica sejak akhir 2025 hingga awal 2026.
Program tersebut sempat memberikan dampak signifikan terhadap harga karena meningkatnya produksi.
“Harga rica sampai turun di bawah Rp50.000 per kilogram. Mungkin karena produksinya banyak. Selain itu, rata-rata PNS sudah menggunakan rica hasil panen dari halaman rumah masing-masing,” ujar Bupati Sirajudin pada kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Auditorium lantai III Kantor Bupati Boltara, Selasa, (8/9/2026)
Menurutnya, persoalan yang perlu diperbaiki adalah kesinambungan program. Masyarakat dinilai mudah mengikuti gerakan ketika baru dicanangkan, tetapi aktivitas tersebut cenderung berhenti setelah beberapa bulan.
“Kalau ada ajakan, ada gerakan, semua patuh. Tetapi kalau sudah lewat satu atau dua bulan, apalagi enam bulan sampai satu tahun, gerakannya tidak digiatkan lagi, akhirnya putus,” katanya.
Ia menilai jika gerakan menanam terus dipelihara, lonjakan harga rica dapat ditekan. Hal itu juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani apabila produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar.
“Kalau kita menjaga gerakan itu, mungkin harganya tidak sampai Rp150.000 per kilogram,” ujarnya.
Kondisi produksi rica di Boltara saat ini masih terbatas. Di Kecamatan Bintauna, misalnya, hanya terdapat sekitar dua petani yang diketahui membudidayakan rica.
Kondisi serupa juga terjadi di Sangkub. Di wilayah tersebut telah ditanam sekitar 10.000 pohon rica, termasuk yang ditanam di lingkungan pemerintahan.
“Di Bintauna itu hanya ada dua petani. Di Sangkub juga cuma ada dua, kurang lebih satu Pak Camat. Ada sekitar 10.000-an pohon kalau tidak salah yang sudah ditanam. Selain itu tidak ada,” katanya.
Sementara itu, produksi rica belum banyak ditemukan di wilayah Kaidipang, Bolangitang, hingga Pinogaluman.
Akibatnya, kebutuhan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Ketergantungan tersebut turut berdampak terhadap perekonomian daerah.
Pemerintah memperkirakan uang masyarakat yang dibelanjakan untuk membeli rica dari luar Boltara mencapai ratusan juta rupiah setiap hari.
“Berarti kita mengeluarkan uang setiap hari untuk membeli rica. Itu keluar dari Bolaang Mongondow Utara ratusan juta per hari,” ujarnya.
Karena itu, forum koordinasi pemerintah daerah dinilai menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mampu merespons kenaikan harga dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sistem produksi pangan yang berkelanjutan.
Sirajudin menegaskan, keputusan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti pelaksanaan dan pengawasan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah implementasi dari kebijakan dan keputusan rapat yang dihasilkan. Yang kedua, di samping implementasinya, adalah menjaga keberlangsungan kebijakan itu,” katanya.
Ia mencontohkan tanaman rica yang sebelumnya ditanam di sejumlah kantor pemerintahan. Setelah gerakan penanaman tidak lagi dilakukan secara intensif, banyak tanaman tidak terawat dan akhirnya mati, terlebih saat kondisi cuaca panas.
“Rata-rata sudah mati pohon rica di kantor-kantor, apalagi musim panas begini. Nah, itulah dampaknya,” ujarnya.
Selain rica, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap harga beras yang menjadi salah satu komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Harga beras premium di sejumlah pasar disebut berada pada kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram dan bahkan telah menyentuh sekitar Rp20.000 per kilogram.
Meski demikian, pemerintah melihat adanya peluang dari sisi produksi beras lokal. Sejumlah desa dan kecamatan di Boltara masih mampu melakukan panen meskipun menghadapi kondisi cuaca panas dan fenomena El Nino.
“Beras ini saya justru sedikit senang, karena beberapa spot di Bolaang Mongondow Utara, desa dan kecamatan itu, walaupun di tengah fenomena El Nino yang panas begini, kita panen,” katanya.
Penguatan produksi rica dan beras lokal diharapkan menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi di Boltara.
Selain menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga, peningkatan produksi lokal juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah serta menjaga agar uang masyarakat tetap berputar di wilayah Boltara
(sab)
