 |
| Petugas gabungan melakukan monitoring dan pengecekan transaksi BBM subsidi menggunakan QR Code Subsidi Tepat di salah satu SPBU di Kota Makassar.(Dok.Istimewa). |
MAKASSAR, indinews.id - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah memblokir 4.767 QR Code Subsidi Tepat sepanjang Januari hingga 4 September 2026.
Pemblokiran dilakukan setelah sistem pengawasan menemukan pola transaksi yang terindikasi tidak wajar, termasuk pengisian BBM subsidi secara berulang.
Pengawasan penyaluran BBM subsidi tersebut diperketat menyusul adanya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Selatan.
Pertamina bersama tim gabungan melakukan monitoring langsung di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9/2026).
Tim tersebut melibatkan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Petugas tidak hanya memantau aktivitas pengisian BBM, tetapi juga mengecek transaksi pelanggan yang menggunakan QR Code Subsidi Tepat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang memang berhak.
“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” ujar Lilik.
Menurut Lilik, data transaksi yang tercatat dalam sistem dapat digunakan untuk melihat riwayat pembelian setiap QR Code. Dari data tersebut, petugas dapat mengidentifikasi transaksi yang dinilai menyimpang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pengawasan juga tidak hanya mengandalkan sistem digital. Pertamina melakukan pemantauan langsung di lapangan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai, tentunya akan kami lakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Upaya ini kami lakukan agar BBM Subsidi dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” jelas Lilik.
Hingga 4 September 2026, sebanyak 4.767 QR Code Subsidi Tepat telah diblokir berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang dinilai tidak wajar.
“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga agar penyaluran BBM Subsidi tetap sesuai peruntukannya,” tambah Lilik.
Pertamina menyatakan pengawasan akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Koordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya juga akan diperkuat untuk mengevaluasi penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Selatan.
Masyarakat diminta membeli BBM subsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Jika menemukan kendala atau informasi mengenai penyaluran BBM subsidi, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.
(sab)
